Wamendagri Siap Fasilitasi Peralihan Aset Kota dan Kabupaten Serang

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat diwawancarai wartawan

SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan siap memfasilitasi persoalan peralihan aset antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Serang untuk mendengar langsung berbagai persoalan daerah pascapemekaran wilayah.

Bacaan Lainnya

Menurut Bima, masih terdapat sejumlah aset yang penggunaannya beririsan antara pemerintah kota dan kabupaten. Karena itu, Kemendagri akan berupaya menjembatani kedua daerah agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

“Kota Serang ini juga memiliki banyak aset yang masih beririsan dengan kabupaten. Insya Allah nanti akan kami bantu fasilitasi supaya ada titik temu antara kabupaten dan kota terkait penggunaan maupun pemanfaatan aset,” ujar Bima Arya, Rabu 20 Mei 2026.

Diketahui, persoalan aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang sudah berlangsung sejak pemekaran daerah. Hingga kini masih terdapat sejumlah aset berupa lahan, gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga sarana pendidikan dan kesehatan yang status kepemilikannya belum sepenuhnya rampung.

Sebagian aset masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kabupaten Serang meski berada di wilayah administrasi Kota Serang. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala dalam proses pengelolaan, pemanfaatan maupun pengembangan aset oleh Pemerintah Kota Serang.

Bima menegaskan, Kemendagri akan memediasi kedua pemerintah daerah agar proses penyelesaian aset dapat berjalan lebih efektif dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Nanti kita dengar dulu, yang penting kita ketemu dan berdialog dulu. Saya akan fasilitasi dan mediasi itu,” katanya.

Ia berharap persoalan aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang dapat segera menemukan solusi sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. (*)

Reporter: Aldi Alpian Indra

Pos terkait