SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang mulai menuai sejumlah keluhan dari masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Serang mencatat sedikitnya enam aduan yang mayoritas berkaitan dengan menu makanan hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Wakil Ketua Satgas MBG Kota Serang, Yudi Suryadi mengatakan, seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak terkait.
“Sejauh ini Satgas MBG sudah menerima lebih dari lima sampai enam aduan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui pimpinan. Alhamdulillah semuanya sudah kami komunikasikan dan koordinasikan,” ujarnya, Kamis 21 Mei 2026.
Menurut Yudi, sebagian besar pengaduan berasal dari penerima makanan yang menilai menu MBG masih terlalu sederhana dan kurang sesuai harapan.
“Rata-rata pengaduan itu berasal dari penerima makanan. Yang pertama terkait menu. Ada yang menilai menu yang diberikan terlalu minimalis atau kurang sesuai harapan. Ini menjadi PR bagi kami ke depan,” katanya.
Selain menu, kualitas makanan juga menjadi sorotan masyarakat. Satgas menemukan adanya persoalan pada proses pengemasan makanan yang masih dalam kondisi panas sehingga memengaruhi kualitas makanan saat diterima.
“Kadang makanan setelah dimasak masih panas langsung ditutup. Itu bisa membuat makanan menjadi lembek atau berembun karena masih panas, apalagi ada jarak pengantaran,” jelasnya.
Ia menuturkan kondisi tersebut dapat memicu makanan lebih cepat basi atau kualitasnya menurun sebelum sampai ke penerima. Karena itu, Satgas MBG akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengemasan makanan.
“Kalau makanan masih panas sebaiknya jangan langsung ditutup rapat, biarkan agak dingin dulu sebelum didistribusikan,” ucapnya.
Selain itu, terdapat pula laporan insidental terkait kebersihan makanan, seperti buah yang sudah tidak layak konsumsi hingga kualitas makanan yang menurun.
Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, Satgas MBG Kota Serang berencana menyiapkan layanan pengaduan berbasis website dan kanal aduan khusus.
“Selama ini masyarakat kadang bingung harus mengadu ke mana. Biasanya laporan masuk melalui Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, atau kepala dinas, lalu disampaikan lagi kepada kami di lapangan,” tandasnya. (*)
Reporter: Aldi Alpian Indra
