Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang menyebutkan, masih banyak warga yang masih suka Buang Air Besar (BAB) sembarangan. Baik di sungai, sawah, hingga kantong kresek. Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 29 kecamatan, 8 diantaranya telah dinyatakan 100 persen desanya bebas perilaku buang air besar sembarangan.
Mendadak, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten secara resmi mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.
Setelah membentuk dua satuan tugas (satgas) untuk pembangunan, percepatan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Kota Serang kini bersiap membentuk satu lagi satgas yang akan difokuskan untuk menangani persoalan premanisme.
Sebanyak 244 rumah yang berdiri di sempadan Sungai Cibanten, Lingkungan Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, akan ditertibkan besok. Penertiban ini dilakukan untuk normalisasi Sungai Cibanten yang selama ini mengalami pendangkalan dan penyempitan.
Lima ruang kelas SDN Sukamaju, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kondisinya sudah rusak parah dan tidak layak digunakan lagi untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMPN 12 Kota Serang memicu gelombang protes dari warga sekitar. Ratusan warga yang berasal dari Kampung Karang Asem, Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mendatangi sekolah tersebut pada Senin (30/6) pagi.
Ribuan perusahaan di Banten mendapat peringkat merah dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan LH.
Pemerintah Kota Serang tengah merancang kehadiran bus wisata kota yang diharapkan mampu menjadi daya tarik baru bagi pariwisata sekaligus solusi transportasi dalam kota. Rencana ini terinspirasi dari keberhasilan program serupa di Jakarta, dengan harapan dapat memperkuat identitas Serang sebagai kota yang ramah wisata dan mudah dijangkau.
Persoalan jalan rusak di sejumlah wilayah Kota Serang masih menjadi keluhan utama masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, perbaikan belum juga dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
