SERPONG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas melalui pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD yang berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026. Kegiatan dengan tema “PAUD berkualitas, transformasi PAUD melalui penguatan mutu, tata kelola dan layanan esensial” tersebut dilaksanakan di Soll Marina Hotel, Serpong Utara.
Sebanyak 99 kepala sekolah dari satuan pendidikan TK dan PAUD se-Kota Tangsel mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, pada hari kedua, kegiatan juga melibatkan perwakilan dari 10 organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan anak usia dini.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PPNF) Dindikbud Kota Tangsel Rizkia Fitria mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pengelola satuan pendidikan mengenai penyelenggaraan PAUD berkualitas, terutama dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dan penguatan kelembagaan.
“Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Banten mengenai mekanisme pemetaan dan penilaian akreditasi,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES.CO.ID, Senin, 9 November 2026.
Selanjutnya, narasumber dari Direktorat PAUD menyampaikan materi mengenai asesmen pembelajaran anak dalam pendekatan pembelajaran mendalam.
Memasuki hari kedua, kegiatan dijadwalkan menghadirkan Bunda PAUD untuk membahas peran strategis dalam penguatan PAUD HI. Selain itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten juga dijadwalkan memberikan materi mengenai empat elemen PAUD berkualitas.
Rizkia menjelaskan, penerapan PAUD HI tidak hanya menjadi tanggung jawab Dindikbud, tetapi membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Pengembangan anak usia dini bukan hanya tanggung jawab Dindikbud. Namun, menjadi tanggung jawab bersama 10 OPD yang berkaitan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak,” tambahnya.
Sepuluh OPD yang dilibatkan yakni Bapelitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DP3AP2KB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
Keterlibatan masing-masing OPD disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. “Misalnya, Dinkes berperan dalam aspek kesehatan dan imunisasi anak, sedangkan BPBD memberikan pemahaman mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana,” jelasnya.
Sementara itu, perangkat daerah lainnya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, keselamatan, administrasi kependudukan, sanitasi, penyediaan air bersih hingga perlindungan anak dari tindakan perundungan atau bullying.
Menurut Rizkia, pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga memperhatikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, serta kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Karena itu, melalui kegiatan tersebut, para kepala sekolah dan guru diharapkan memahami pentingnya pendekatan holistik integratif dan menerapkannya di lingkungan satuan pendidikan,” tuturnya.
Ilmu yang diperoleh peserta juga diharapkan dapat diteruskan kepada anak-anak melalui proses pembelajaran sehari-hari. “Dengan begitu, pengembangan anak usia dini bisa dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kebutuhan tumbuh kembang anak,” tutupnya. (*)
Reporter : Tri Budi
