SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyoroti angka prevalensi Provinsi Banten yang menyentuh 21,1 persen diatas rata-rata Nasional 19,8 persen.
Ia menekankan agar penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar angka prevalensi stunting di Banten mampu menyentuh target di bawah 10 persen.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam Rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa 3 November 2026.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mengatakan angka prevalensi stunting rata-rata nasional dan Provinsi Banten memiliki perbedaan tipis, meski begitu angka tersebut dinilai masih cukup tinggi dan memerlukan langkah keroyokan antar-lembaga.
“Banten sedikit di atas rata-rata nasional. Kalau kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, seharusnya prevalensi stunting bisa ditekan sampai di bawah 10 persen. Penanganannya tidak bisa parsial, harus komprehensif dari hulu ke hilir,” katanya.
Menurut Yandri, akar masalah stunting tidak semata-mata soal kekurangan gizi, melainkan saling terkait dengan persoalan kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, hingga tingkat pendidikan masyarakat desa. Oleh karena itu, Kemendes memperkuat berbagai program tematik berbasis ekonomi pedesaan, seperti penguatan Desa Wisata hingga percepatan Desa Ekspor.
“Kalau ekonomi desa bergerak, warga punya lapangan kerja dan pendapatan, maka kemiskinan turun. Jika kemiskinan tertekan, secara otomatis angka stunting juga ikut turun. Selain itu, Dana Desa setiap tahunnya tetap diwajibkan untuk mengalokasikan menu penanganan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan apresiasinya atas komitmen Kemendes yang menaruh perhatian besar pada pembangunan kawasan pedesaan.
“Penduduk dan pengangguran di Banten mayoritas ada di pedesaan, begitu juga dengan tantangan stunting. Langkah Kemendes memprioritaskan desa melalui integrasi program Posyandu, perlindungan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (B3), serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan BUMDes sangat tepat untuk memperkuat kesejahteraan warga,” paparnya.
Melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga, pemanfaatan Dana Desa, serta konvergensi program dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa, Pemprov Banten dan Kemendes optimistis penurunan angka stunting secara siginifikan dapat dicapai demi menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. (*)
