TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Evaluasi tersebut mencakup berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), antisipasi banjir hingga penanganan sampah.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk mengukur capaian program sekaligus melihat sejauh mana responsivitas OPD, camat, dan lurah dalam menangani persoalan masyarakat.
“Evaluasi yang kita laksanakan setiap bulannya, termasuk bulan ini, adalah semua program kegiatan yang ada baik di masing-masing OPD, kemudian secara kewilayahan camat, lurah, termasuk persoalan-persoalan masyarakat yang sejauh mana responsif dari semua OPD terkait. Ini semuanya kita evaluasi agar ada peningkatan-peningkatan,” ujarnya usai rapat evaluasi di Ruang Akhlaqul Karimah, Lantai 3, Pusat Pemerintahan (Puspemkot) Tangerang, Senin (9/11).
Sachrudin menegaskan, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar hasilnya segera dirasakan masyarakat.
“Semuanya, baik masalah infrastruktur, kemudian kesehatan secara umum, pendidikannya, masalah sosialnya, pengawasan kaitan dengan MBG, penanganan antisipasi banjir, masalah sampah, semua program kegiatan kita evaluasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan ada percepatan. Intinya bagaimana agar cepat bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya,” tegasnya.
Selain mengevaluasi kinerja OPD, Pemkot Tangerang juga menyoroti perkembangan inflasi daerah. Sachrudin menyebutkan, tingkat inflasi Kota Tangerang saat ini berada di angka 2,13 persen. Angka tersebut diklaim masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Banten maupun nasional.
Menurutnya, stabilitas harga perlu terus dijaga melalui pemantauan pasar, koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan operasi pasar dan bazar pangan di sejumlah wilayah.
“Inflasi kita masih baik, Kota Tangerang ada di 2,13 kalau enggak salah. Itu di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kita juga terus melakukan pemantauan walaupun kita bukan daerah penghasil, tetapi terus melakukan komunikasi dan koordinasi, termasuk operasi pasar dan bazar-bazar di beberapa tempat,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono menjelaskan, pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Ruta, komunikasi efektif menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan Tim Pengendali Inflasi Nasional. Di Kota Tangerang, koordinasi tersebut dilaksanakan setiap Senin pagi dengan melibatkan kepolisian, TNI, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah OPD terkait.
“Sebetulnya kita di Kota Tangerang itu setiap Senin pagi melakukan komunikasi efektif dengan rakor TPID ini dengan melibatkan semua stakeholder. Kita mengundang dari Polres, Dandim, Bulog, BPS, dan semua OPD yang terkait dengan pengendalian inflasi,” jelasnya.
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun ini, inflasi Kota Tangerang relatif stabil pada kisaran 2 hingga 2,5 persen. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas inflasi secara keseluruhan di Provinsi Banten.
Meski demikian, Ruta mengingatkan sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian, terutama cabai merah, cabai rawit, beras, dan bawang putih. Perubahan cuaca ekstrem di sejumlah daerah penghasil, mulai dari musim kemarau hingga curah hujan tinggi yang berdampak terhadap hasil panen, berpotensi memengaruhi pasokan dan harga bahan pokok.
“Untuk Kota Tangerang, karena kita memang bukan daerah penghasil, kita adalah daerah yang sangat mengandalkan distribusi bahan pokok. Sehingga sesuai arahan Pak Wali, kita diminta menjaga ketersediaannya, kelancaran distribusinya, kemudian juga kestabilan harganya,” paparnya.
Ruta menambahkan, pemantauan dilakukan terhadap enam pasar yang menjadi indikator perkembangan harga dan inflasi di Kota Tangerang. Di antaranya Pasar Tanah Tinggi, Pasar Anyar, Pasar Ciledug, dan Pasar Jatiuwung.
Selain pemantauan harga, Pemkot Tangerang juga mengintensifkan intervensi pasar melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan memanfaatkan Bentor Pangan untuk menjangkau masyarakat di berbagai lokasi.
“Untuk menjaga kestabilan harga, kita juga melakukan Gerakan Pangan Murah melalui DKP dengan media Bentor Pangan. Itu hampir sepanjang minggu kita lakukan dengan berpindah-pindah lokasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Dhuyuf Khuzaimi
