TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang dinilai masih jadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Wakil Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Nur Rozab, menuturkan peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang sangat penting untuk diperhatikan.
“Sebetulnya mungkin tidak hanya guru agama, tetapi dunia pendidikan itu intinya adalah tenaga guru. Baik guru bidang agama maupun tenaga pendidik lainnya, kesejahteraan mereka ini menjadi PR kita semua,” ujarnya kepada wartawan saat acara Diskusi Reboan di Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu 20 Mei 2026.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Tangerang memandang persoalan kesejahteraan guru sebagai hal yang harus menjadi prioritas perjuangan. Ia menyebut, berdasarkan berbagai diskusi dengan para guru, masih banyak persoalan yang dirasakan tenaga pendidik, mulai dari keterbatasan status kepegawaian hingga kesejahteraan yang belum merata.
Nur Rozab juga menyinggung kondisi kekurangan tenaga guru di Kabupaten Tangerang yang semakin terasa setiap tahun akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Sementara di sisi lain, regulasi yang ada belum memungkinkan penambahan tenaga pendidik secara maksimal.
“Kalau kita menyoroti Kabupaten Tangerang, setiap bulan ada tenaga pendidik yang pensiun. Sementara secara regulasi belum bisa melakukan penambahan. Ini menjadi persoalan penting karena kekurangan guru, terutama di tingkat sekolah dasar, cukup banyak,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Karena itu, DPRD terus mendorong Pemkab Tangerang untuk mencari solusi, termasuk mempercepat penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru.
Nur Rozab menjelaskan, saat ini banyak tenaga pendidik yang masih berstatus PPPK paruh waktu. Menurutnya, status tersebut kerap memengaruhi semangat kerja para guru karena belum adanya kepastian dan kesetaraan kesejahteraan.
“Minimal DPRD mendorong percepatan penyelesaian PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Semoga dengan itu bisa menambah semangat dan meningkatkan kesejahteraan guru,” ucapnya. (*)
Reporter: Dani mukarom
