Anggaran Randis Dan Rumdis Bupati Serang Dialihkan Beli Ambulan Dan Rutilahu

Plt Kepala BPKAD Kabupaten Serang Agus Firdaus, saat ditemui wartawan di gedung Setda Kabupaten Serang, Senin 11 Mei 2026. Foto : Agunggumelar/Bantenekspres.co.id

SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, mengalihkan anggaran pemeliharaan Kendaraan Dinas (Randis) dan Rumah Dinas (Rumdis), Bupati Serang untuk membeli ambulan dan membangun Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Agus Firdaus, saat ditemui wartawan di gedung Setda Kabupaten Serang, Senin 11 Mei 2026.

Bacaan Lainnya

Agus mengatakan, sesuai dengan janji kampanye dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, bahwa tidak akan menggunakan Randis dan Rumdis untuk kepentingan pemerintahan.

Sehingga anggaran pemeliharaan Randis dan Rumdis, dialihkan untuk pengadaan ambulan desa dan pembangunan Rutilahu, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Serang.

“Meskipun untuk kendaraan dinas tidak digunakan namun anggaran pemeliharaannya dialihkan ke pengadaan ambulan desa, dan rumah dinas itu dialihkan ke pembangunan Rutilahu,” katanya.

Agus mengatakan, pemeliharaan Randi Bupati Serang senilai Rp1,5 miliar akan dialihkan, untuk membeli sekitar lima ambulan desa yang satu unitnya senilai kurang lebih Rp300 juta.

Kemudian untuk anggaran pemeliharaan Rumdis sebesar Rp330 juta, dialihkan ke pembangunan Rutilahu yang kini sudah berjalan.

“Mobil dinas itu sekitar Rp1,5 miliar, kalau dikonversikan ke Rp300 juta bisa dapat lima unit mobil ambulan, kalau anggaran pemeliharaan rumah dinas sudah dialihkan ke Rutilahu. Untuk sekarang masih dalam proses yang pengadaan mobil ambulan, belum tahu desa apa saja yang dapat,” ujarnya.

Dikatakan Agus, anggaran pemeliharaan Randis dan Rumdis untuk ambulan dan Rutilahu hanya tahun ini saja, karena sifatnya peralihan anggaran saja belum dipastikan apakah berkelanjutan atau tidak.

Apabila berkelanjutan di tahun tahun berikutnya, berarti akan menjadi program tetap yang terus dilakukan sampai masa jabatan bupati selesai.

“Ini untuk tahun ini saja, karena namanya juga peralihan tapi kalau ibu bupati minta dilanjutkan maka akan diganti menjadi sebuah program. Jadi, apakah ini akan berkelanjutan atau tidak itu keputusannya ada di ibu bupati,” ucapnya. (*)

Reporter : Agung Gumelar

Pos terkait