Belum lagi penunjukan Pj di beberapa kabupaten kota termasuk yang ada di Banten berasal dari Pemerintah Pusat.
“Sejak awal sudah khawatir dengan istilah cawe-cawe apalagi setelah presiden menunjuk Pj di sekian tempat kabupaten kota, pasti akan ada imbas,” tuturnya.
Dikatakan Ketua DPW PKS Banten ini, penyaluran bansos ini juga akan mengganggu kondusivitas terutama di tahun politik ini. Apalagi biasanya bansos tidak diberikan pada awal tahun anggaran.
Maka dari itu Gembong meminta agar penyaluran bansos diundur sampai Pilpres 2024 rampung.
“Karena bansos ini kebutuhan, saya pikir kalau sudah jadi hak masyarakat jangan perlambat, tapi ini mengganggu kondusivitas terutama dalam tahun politik ini, kalau bisa diundurkan ya diundurkan,” ungkapnya.
Pj gubernur maupun Pj walikota dan bupati merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Maka sudah seharusnya melaksanakan tugas dan fungsi tanpa ikut campur memihak, khususnya pada Pilpres ini.
