Jumlah bantuan ini juga lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebesar 287 unit. Hal ini karena terdampak efisiensi anggaran. Bantuan terbatas ini pun hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki rumah dengan kondisi sangat parah atau berat. Pihak DPRKP memiliki tim untuk meninjau langsung kondisi rumah warga diusulkan.
“Untuk rehab kita akan survei ke lapangan. Kalau rusak berat akan kita bangun total, kalau sedang kita batasi bantuannya sampai Rp41 juta, dan rusak ringan kita batasi juga Rp21 juta. Nanti ada tim yang menghitung tingkat kerusakannya,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak lagi warga Banten yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE) yang dihimpun, masih ada sekitar 2.500 warga dengan kategori miskin ekstrim dan tidak memiliki rumah. Namun 1.200 diantaranya berasal dari wilayah Kanekes, Kabupaten Lebak.
“Baduy luar ini walaupun di kategorikan RTLH tidak kita sentuh karena kearifan lokalnya seperti itu,” tuturnya.
