SERPONG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel hingga 30 Oktober 2026 baru mencapai 54 persen atau sekitar Rp2,8 triliun dari total APBD Perubahan 2026 sebesar Rp5,2 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel Hadi Widodo mengatakan, persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian sebelumnya yang sudah berada di atas 57 persen. Penurunan terjadi karena adanya penambahan pagu anggaran dalam APBD Perubahan sehingga nilai pembaginya ikut meningkat.
“Total persentase penggunaan APBD Kota Tangsel 54 persen. Padahal kemarin sudah 57 persen lebih, tapi karena di APBD Perubahan naik, persentasenya turun karena pembaginya jadi naik,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES, Jumat, 6 November 2026.
Hadi menambahkan, berdasarkan data BKAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi perangkat daerah dengan realisasi penggunaan anggaran tertinggi, yakni 75 persen atau sekitar Rp15 miliar dari pagu Rp20 miliar.
Posisi kedua ditempati Sekretariat DPRD dengan realisasi 75 persen atau Rp110 miliar dari pagu Rp146 miliar. Disusul Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan capaian 74 persen atau Rp17,7 miliar dari total anggaran Rp23,9 miliar.
Sementara itu, realisasi terendah tercatat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang baru mencapai 32 persen atau Rp176 miliar dari pagu Rp553 miliar. Posisi berikutnya ditempati Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) dengan realisasi 39 persen atau Rp193,8 miliar dari pagu Rp497,9 miliar.
“Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan capaian 39 persen atau Rp182 miliar dari total anggaran Rp461 miliar,” tambahnya.
Hadi menjelaskan, tingginya realisasi Kesbangpol dipengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan sebelum perubahan APBD. Sebelum perubahan anggaran, posisi Kesbangpol berada di peringkat keempat.
Menurutnya, kenaikan pagu Kesbangpol dari Rp19,6 miliar menjadi Rp20 miliar tidak terlalu besar. Penambahan anggaran tersebut diduga lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Kalau yang Badan Kesbangpol mungkin memang pelaksanaan kegiatannya sebelum perubahan itu dia di posisi nomor empat. Tapi dia menjadi nomor satu karena memang secara pagu dari Rp19,6 miliar ke Rp20 miliar. Dia nambah hanya untuk sepertinya belanja pegawai. Sama mungkin ada pelaksanaan kegiatan yang memang sudah dilaksanakan di waktu-waktu yang kemarin,” jelasnya.
Sedangkan rendahnya realisasi pada sejumlah dinas yang menangani pekerjaan fisik disebabkan masih berlangsungnya proses pengerjaan proyek. Sebagian pekerjaan belum mencapai progres 100 persen karena masih terikat kontrak hingga November dan Desember.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Tangsel Aris Novitianto optimistis, realisasi penggunaan anggaran pada perangkat daerah yang menangani pekerjaan fisik akan meningkat dalam dua bulan terakhir tahun anggaran 2026.
“Terlebih, sejumlah pekerjaan fisik ditargetkan rampung sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Aris menambahkan, setiap perangkat daerah harus menyiapkan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan jadwal atau time table pekerjaan juga harus terukur agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target.
“Harusnya sudah terukur dengan penambahan kegiatan, dengan time table kegiatannya, ya harusnya dia sudah bisa memprediksi kegiatan itu akan selesai seperti yang diharapkan,” tambahnya.
Aris mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025, realisasi penggunaan APBD Tangsel mencapai sekitar 93 persen atau Rp4,6 triliun dari total APBD Perubahan sebesar Rp5 triliun. “Untuk tahun ini, kami berharap capaian realisasi dapat berada pada kisaran yang sama, bahkan berpeluang mencapai 95 persen,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, capaian penggunaan belanja APBD sebenarnya sudah berada di atas 80 persen. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 93 persen.
Benyamin memastikan ketersediaan kas daerah dalam kondisi mencukupi untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan hingga akhir tahun.
“Jadi alhamdulillah artinya kas tersedia di situ, jadi enggak usah khawatir. Tinggal nanti memang kita lagi akselerasi seluruh kegiatan-kegiatan yang tagihannya mungkin akan mulai digencarkan di akhir November sampai awal Desember,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penyelesaian kegiatan. Namun, khusus pekerjaan konstruksi fisik, pemerintah tetap menahan pembayaran pemeliharaan sebesar 5 persen sesuai ketentuan.
“Semua dinas capaian penggunaannya besar. Tapi tetap dengan pemeliharaan 5 persen bagi konstruksi fisik itu masih kita simpan,” tutupnya. (*)
