TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi banjir di kawasan sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelang puncak musim hujan pada Januari-Februari 2027.
Normalisasi Sungai Prancis, pengerahan pompa, hingga rencana pembangunan kolam retensi menjadi sejumlah upaya yang dipercepat untuk mencegah banjir kembali mengganggu aktivitas masyarakat dan operasional penerbangan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, banjir yang berulang di kawasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi nasional.
Ia mencontohkan kejadian banjir pada Januari sebelumnya yang berdampak langsung terhadap operasional Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, penundaan penerbangan mencapai 20 persen dengan lebih dari 150 penerbangan terdampak.
“Ini berpengaruh pada on-time performance, pada kelancaran penerbangan kita, dan tentunya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar AHY saat meninjau penanganan banjir di kawasan Sungai Prancis, Jumat (6/11).
Menurutnya, salah satu persoalan utama penyebab banjir di kawasan tersebut adalah sedimentasi dan pendangkalan Sungai Prancis beserta anak sungainya. Kondisi itu menyebabkan kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air menjadi tidak optimal.
Karena itu, normalisasi terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah ponton excavator untuk mengeruk sedimentasi dan menjaga kapasitas aliran sungai. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai jenis pompa, mulai dari pompa stasioner, submersible, hingga pompa bergerak atau mobile.
Penanganan juga difokuskan pada sejumlah titik rawan genangan, khususnya Kilometer 31 dan Kilometer 33 di sekitar Hotel Pop. Pada titik tersebut, kapasitas saluran crossing inlet dan outlet dinilai perlu ditingkatkan agar aliran air lebih lancar.
Namun, AHY menegaskan, pembenahan saluran tidak akan cukup apabila tidak dibarengi normalisasi Sungai Prancis dan anak sungainya. Pemerintah juga merencanakan pembangunan kolam retensi di atas lahan seluas sekitar 3,4 hektare untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
“Kalau tidak dinormalisasi anak Sungai Prancisnya, termasuk Sungai Prancisnya, dan ada rencana kita untuk membangun kolam retensi di atas ataupun di luasan bidang 3,4 hektare,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena persoalannya melibatkan sejumlah daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Jakarta Barat.
Ia menilai, sinkronisasi antarpemerintah menjadi penting agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri. Terlebih, persoalan banjir di sekitar Bandara Soekarno-Hatta telah berulang dan membutuhkan solusi jangka panjang.
Selain persoalan teknis, AHY juga menyoroti status dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kolam retensi. Pembahasan terkait pembebasan lahan saat ini masih dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten.
“Memang cukup kompleks selalu berurusan dengan lahan. Tapi kita akan kawal dan mudah-mudahan pada saat yang tidak terlalu lama bisa segera bangun karena ini sudah menjadi urgensi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, peninjauan bersama Menko Infrastruktur tersebut dilakukan untuk memastikan langkah antisipasi banjir di kawasan menuju Bandara Soekarno-Hatta berjalan secara terintegrasi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan pekerjaan yang telah dilakukan maupun yang masih direncanakan agar penanganan banjir memberikan hasil maksimal.
“Harapannya semua yang kita kerjakan ini terintegrasi sehingga hasilnya adalah pengurangan banjir atau tidak terjadinya banjir di kemudian hari di wilayah bandara,” ujar Andra.
Ia juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengantisipasi musim hujan. Langkah tersebut diperlukan menyusul potensi banjir dan longsor yang perlu diwaspadai setelah periode musim kering.
Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, termasuk DKI Jakarta dan Tangerang Selatan.
“Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, satu daerah saja, tapi melakukan kolaborasi baik pemerintah daerah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, serta DKI dan Tangerang Selatan,” katanya.
Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menangani sejumlah sungai yang berpotensi meluap. Normalisasi dilakukan di beberapa wilayah, mulai dari kawasan timur, tengah, hingga barat Kota Tangerang.
Ia mencontohkan, normalisasi Kali Ledug yang berkaitan dengan potensi luapan air di wilayah Periuk, serta penanganan sungai di kawasan Cibodas yang juga terus berjalan.
“Kayaknya harus begitu ya, kita semua saling membutuhkan. Memerlukan perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, bagaimana ini juga bisa kita lakukan secara bersama-sama,” ujarnya.
Selain normalisasi sungai, Sachrudin menyebutkan, Pemkot Tangerang juga mendorong pembangunan sarana pengendalian banjir melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Di antaranya penyediaan pompa dan pembangunan tandon atau kolam penampungan air melalui dukungan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, koordinasi lintas pemerintahan harus menjadi prioritas dibandingkan saling melempar tanggung jawab kewenangan. Dengan demikian, upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh persoalan di lapangan.
“Kita tidak bisa berbicara tentang kewenangan, tapi koordinasi. Kalau kewenangan artinya kita saling melempar. Jadi koordinasi, kolaborasi yang intens ini yang memang kita perlukan,” pungkasnya. (*)
