Agar keberadaannya tidak hanya menjadi simbolis, tetapi mampu memberi dampak nyata dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Tentu haruslah berisi oleh orang yang berkompeten di komponen-komponen yang berasal dari lintas OPD begitu,” katanya.
Meski dibentuk dengan tujuan percepatan, ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, beberapa satgas justru terkesan tidak membawa pembaruan yang signifikan. Ia mencontohkan Satgas Optimalisasi PAD yang dipimpin oleh Kepala Bapenda, yang menurutnya masih menjalankan tugas-tugas yang sejatinya sudah menjadi bagian dari kewenangan OPD terkait. Hal ini, kata Rizky, menimbulkan kesan tumpang tindih dalam struktur penugasan dan bisa menimbulkan kebingungan dalam koordinasi antar instansi.
“Tapi kan tapi kalau isinya hanya dari satu atau dua OPD, saya kira itu yang yang disebut dengan tumpang tindih tadi. Seperti tidak efektif dan tidak efisien dari sisi penganggaran gitu,” ucapnya.
