Menurutnya, justru di 100 hari pertama inilah momentum krusial untuk menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah konkret dan terukur.
“Jika narasi pembangunan butuh waktu lebih dari 100 hari hanya dijadikan dalih untuk menutupi ketiadaan hasil, maka ini adalah alarm dini bagi kredibilitas pemerintahan,” tegas Yhannu.
EDS mengingatkan bahwa jika pola retorika tanpa realisasi ini terus berlanjut tanpa perbaikan mendasar, dikhawatirkan dapat memicu kekecewaan masyarakat. “Jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan serius, kekecewaan warga dikhawatirkan akan berkembang menjadi bentuk referendum sosial terhadap kepemimpinan mereka dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menanggapi bahwa periode 100 hari kerja pertama bukanlah tolak ukur keberhasilan kepemimpinan. Menurutnya, masa tersebut merupakan fase penyusunan program dan langkah-langkah strategis yang baru akan terlihat hasilnya dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan.
