Pengadilan Agama (PA) Serang tidak bisa menyebutkan kepastian angka perceraian akibat judi online (judol). Pasalnya, alasan mengajukan perceraian tidak bisa hanya satu kategori melainkan bisa tiga, maka ketika disimpulkan mana yang paling dominan pihaknya belum mengadakan penelitian yang akurat.
Komisi III DPRD Kabupaten Serang meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk pertimbangankan kembali, rencana pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Serang Berkah Mandiri (SBM).
Harga cabai rawit di Kabupaten Serang, mengalami kenaikan belakangan ini hingga mencapai Rp70 ribu perkilogram, dari sebelumnya hanya Rp35 ribu sampai Rp40 ribu perkilogram.
Program bantuan revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, terus mengalami penurunan disetiap tahunnya. Bahkan padah tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2023.
Pemkot Serang sudah setuju menempatkan uang kas daerahnya di Bank Banten. Namun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Serang dengan Bank Banten harus batal. Padahal, kedua belah pihak sebelumnya telah bersepakat untuk menandatangani kerja sama terkait Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Sebanyak 415 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) tahun 2024, dengan jumlah mencapai Rp9 miliar.
Kota Serang hingga saat ini dinilai belum dikatakan sebagai kota layak atau ramah anak. Meskipun statusnya saat ini sebagai kota ramah anak, namun secara tingkatan masih berada di level yang cukup rendah, dibandingkan kota-kota lainnya.
32 ibu-ibu, dari Desa Sukamenak dan Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dilatih menjahit selama 20 hari. Pelatihan ini, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan supaya setidaknya bisa membantu suami dalam mencari rezeki, demi meningkatkan perekonomian keluarganya.
PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Serang, melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, serta Bank BJB KCK Banten.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengakui, untuk ketahanan pangan di Kabupaten Serang masih belum maksimal, lantaran tidak ada suatu aturan yang mendukung penuh peningkatan ketahanan pangan.
