TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wali Kota Tangerang Sachrudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penyelesaian program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026. Memasuki November, pemerintah daerah dinilai hanya memiliki waktu efektif kurang dari dua bulan untuk memastikan seluruh program rampung sesuai target.
Sachrudin menegaskan, percepatan tersebut harus dibarengi dengan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin penyelesaian kegiatan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mengabaikan spesifikasi dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Sachrudin saat memimpin apel pagi pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin 2 November 2026. Dalam arahannya, ia meminta para kepala OPD, khususnya perangkat daerah teknis, melakukan evaluasi pelaksanaan program setiap hari agar kendala dapat segera diselesaikan.
“Sekarang sudah bulan November. Artinya, akhir tahun sudah tinggal dua bulan, kurang dua hari. Efektifnya, ya enggak sampai dua bulan. Untuk itu, saya minta kepada para kepala OPD teknis agar dapat menuntaskan program kegiatan tahun 2026,” ujar Sachrudin.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi spesifikasi yang telah ditentukan. Menurutnya, hasil pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pastikan seluruh kegiatan tuntas, tepat waktu, tidak ada yang tersisa. Tapi juga bukan hanya sekadar tuntas, harus berkualitas, tidak mengurangi spek. Cepat, tepat, manfaat,” tegasnya.
Selain mengevaluasi program pembangunan, Sachrudin menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ia meminta seluruh pegawai menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam menghormati simbol-simbol negara.
Ia menyoroti masih adanya pegawai yang tidak menunjukkan sikap disiplin saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan maupun ketika apel berlangsung. Menurutnya, hal sederhana seperti berdiri saat lagu kebangsaan dinyanyikan merupakan bentuk penghormatan yang harus dijaga bersama.
“Kita harus menjadi contoh untuk masyarakat. Ketika lagu kebangsaan kita nyanyikan bersama-sama atau dinyanyikan pada saat-saat apa pun, kita berhenti, berdiri,” katanya.
Sachrudin menambahkan, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya gedung megah atau infrastruktur yang berdiri. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, wawasan, serta kesadaran masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga media, memperkuat sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan pemerintah.
“Ini bukan hanya solid, tapi harus kompak. Kalau kita kompak, jalan dengan baik. Tapi kalau cuma kita saja enggak bisa, tanpa ada dukungan semua. Pentahelix itu semuanya mempunyai peran yang besar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sachrudin juga menyoroti persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ia meminta jajaran OPD meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Ia turut mengingatkan agar setiap laporan dan keluhan masyarakat melalui kanal pengaduan pemerintah tidak berhenti sebatas diterima. Seluruh laporan harus direspons, ditindaklanjuti, dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait hingga ditemukan penyelesaiannya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kota Tangerang. Sachrudin menegaskan, upaya mengatasi banjir harus dilakukan jauh sebelum musim hujan tiba, bukan hanya ketika genangan sudah terjadi.
“Mengatasi banjir harus pada musim panas. Kita tidak bisa mengatasi banjir pada musim banjir. Kita hanya membantu untuk menghadapinya, bagaimana masyarakat jika banjir harus mengungsi dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Terlebih, sebelumnya pada Jumat 30 Oktober 2026 telah dilakukan peninjauan dan susur sungai bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Gubernur Banten Andra Soni di kawasan Kali Angke.
Menurut Sachrudin, persoalan banjir membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan, sehingga tidak seharusnya terhambat oleh persoalan batas kewenangan. Termasuk dalam proses pembebasan lahan untuk penanganan sungai yang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti persoalan kepemilikan dan sengketa lahan.
“Masalah banjir ini kita bukan bicara tentang kewenangan, tapi sejauh mana tingkat koordinasi kita. Pemerintah pusat, provinsi, dan dinas teknis di kita harus memperkuat komunikasi,” tandasnya.
Sachrudin juga meminta agar persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas segera dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk meminta pendampingan apabila ditemukan kendala administrasi maupun sengketa kepemilikan.
Ia menyebut sejumlah upaya normalisasi telah dilakukan di beberapa aliran sungai di Kota Tangerang, di antaranya Kali Sabi dan Kali Angke. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi sedimentasi, memperlancar aliran air, serta meminimalkan potensi banjir di wilayah rawan genangan.
“Walaupun sekarang kita sudah lakukan normalisasi sungai, mudah-mudahan ini akan meminimalisir banjir yang ada di beberapa titik. Kemudian kita melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*)
