SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Permintaan air bersih dari wilayah terdampak kekeringan, yang ada di Kabupaten Serang mengalami peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, ada di 29 kecamatan masyarakat kini membutuhkan pasokan air bersih, akibat kekeringan yang meluas bahkan sampai wilayah pegunungan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, wilayah yang terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan, kini semakin meluas hingga hampir di 29 kecamatan, masyarakat membutuhkan pasokan air bersih.
Masyarakat banyak mengirim permintaannya air bersih ke BPBD Kabupaten Serang, namun saat ini pihaknya belum dapat memenuhi permohonan air bersih tersebut, tetapi pihaknya terus melakukan pendistribusian air bersih setiap hari.
“Kalau dari kita sih belum bisa semua dapat dipenuhi, tapi tiap hari kita jalan bahkan sekarang dibantu baik dari internal OPD, eksternal seperti Baznas, hingga dari pihak perusahaan. Kami lakukan kolaborasi bersama, untuk menyalurkan air bersih sesuai dengan permohonan yang masuk dan sesuai dengan hasil survei kita ke lapangan,” katanya saat diwawancarai wartawan di depan gedung DPRD Kabupaten Serang kemarin, Kamis 17 September 2026.
Ajat mengatakan, ketika musim kemarau datang itu awalnya wilayah yang terdampak kekeringan, hanya di wilayah Serang Utara seperti Pontang, Tirtayasa, Tanara, dan lainnya.
Tetapi kemarau ini ternyata panjang yang tentunya berimbas pada kekeringan berkepanjangan juga, dan bahkan saat ini kekeringan sudah merambah ke wilayah pegunungan salah satunya Ciomas.
“Penyebabnya tentu belum ada hujan turun, dan diperkirakan sampai akhir tahun tidak turun hujan, lalu dari hulu pun debit air di sungai yang menuju ke hilir debitnya semakin berkurang. Sehingga, serapan air yang ada di wilayah hilir kini semakin kekurangan dan kering,” ujarnya.
Ajat mengaku, sudah menyiapkan solusi jangka panjang atasi kekeringan yaitu, pembangunan sumur bor di daerah prioritas terdampak krisis air bersih.
Titik lokasinya masih dalam tahapan pemetaan, untuk nantinya dapat diusulkan pada anggaran 2027, tidak bisa dilakukan tahun ini karena Belanja Tidak Terduga (BTT) belum bisa digunakan, sebab status kebencanaannya masih siaga darurat.
“Ketika kita menetapkan status bencana kekeringan, sekarang itu hanya bisa menggunakan DSP dari pusat yaitu BNPB, sedang berproses kita ajukan. Kalau pengajuan kota disetujui, maka naik statusnya dari siaga darurat jadi tanggap darurat, baru BTT bisa kita gunakan,” ucapnya. (*)
