SERPONG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Realisasi belanja daerah Pemkot Tangsel hingga 15 September 2026 baru mencapai 45,56 persen atau sekitar Rp2,2 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,85 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkot Tangsel lantaran waktu pelaksanaan anggaran 2026 tersisa sekitar empat bulan. Pemkot pun terus memantau progres realisasi belanja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang capaiannya masih rendah.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara rutin melalui Bagian Administrasi Pembangunan. OPD dengan realisasi rendah akan dipanggil untuk mengetahui kendala sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program.
“Melalui bagian administrasi pembangunan itu setiap bulan dipantau. Yang masih rendah diundang,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES.CO.ID, Selasa, 15 September 2026.
Benyamin menambahkan, salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja berada pada OPD yang menangani pekerjaan konstruksi. Sebab, sejumlah pekerjaan fisik masih dalam proses pengerjaan sehingga kontraktor belum mengajukan pembayaran berdasarkan termin pekerjaan.
“Biasanya yang masih rendah itu OPD konstruksi. Kontraktornya sampai bulan November, Desember itu belum mengajukan termin. Mau termin ketiga atau keempat, biasanya ada empat termin,” tambahnya.
Menurutnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diminta memanggil kontraktor agar segera mengajukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Namun, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan realisasi belanja pada penghujung tahun anggaran.
“Sehingga nanti penumpukan itu terjadi pada bulan Desember,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel Hadi Widodo membenarkan realisasi belanja daerah hingga pertengahan September masih berada di angka 45,56 persen atau sekitar Rp2,2 triliun.
Hadi menjelaskan, terdapat sejumlah OPD dengan realisasi belanja cukup tinggi. “Inspektorat dan Sekretariat DPRD (Setwan) masing-masing telah mencapai sekitar 73 persen, disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 70 persen, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 69 persen, serta Sekretariat Daerah (Setda) sekitar 68 persen,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja yang masih rendah terdapat pada sejumlah OPD yang banyak menangani pekerjaan fisik, di antaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.
“Untuk yang masih rendah itu karena pekerjaan fisiknya belum selesai 100 persen. Jadi pembayarannya belum diajukan dan belum dibayarkan,” tambahnya.
Hadi optimistis realisasi belanja akan meningkat signifikan menjelang akhir tahun seiring dengan penyelesaian berbagai pekerjaan fisik dan pengajuan pembayaran oleh kontraktor. Menurut Hadi, pola tersebut juga terjadi pada tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi belanja daerah Tangsel mencapai sekitar 94 persen.
Tahun ini, Pemkot Tangsel menargetkan realisasi minimal dapat menyamai capaian tersebut. “Tahun lalu realisasi belanja mencapai 94 persen. Tahun ini targetnya minimal sama dengan tahun lalu,” tutupnya. (*)
