TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Thonthowi Jauhari, memastikan akan mengawal penanganan kasus warga Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga terjebak di Kamboja.
Thonthowi menilai pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, Pemkab Tangerang harus melakukan langkah aktif dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan kondisi serta status hukum korban.
“Apabila sudah terjadi, maka kita semua sebagai pemangku kebijakan bertanggung jawab atas peristiwa ini,” ujar Thonthowi kepada Tangerang Ekspres, Minggu (13/9).
Ia mendorong Pemkab Tangerang melalui dinas terkait segera memberikan pendampingan dan advokasi kepada korban. Mengingat kasus tersebut terjadi di luar negeri, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas negara dan lintas yurisdiksi.
Thonthowi meminta Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengambil peran sesuai kewenangannya.
“Pemda melalui dinas terkait harus berkonsultasi secara intens kepada Kementerian Luar Negeri, melapor ke KBRI negara setempat, dan juga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” katanya.
Menurut Thonthowi, koordinasi tersebut tidak boleh hanya dilakukan secara administratif. Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan kasus dan memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat terus berjalan.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan sekali bersurat kemudian menunggu,” tegasnya.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya hingga terdapat kejelasan mengenai status korban dan langkah penyelesaiannya.
“Untuk menyelesaikan persoalan ini, harus dilakukan upaya aktif dan intens dari pemda kepada pemerintah pusat sampai dengan korban pulang dengan selamat,” lanjutnya.
Sebagai wakil masyarakat di DPRD Kabupaten Tangerang, Thonthowi juga menyatakan akan ikut memantau langkah yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani kasus tersebut.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang akan terus memantau kasus ini kepada dinas-dinas terkait sampai ada titik terang mengenai status korban,” pungkasnya.
Thonthowi berharap penanganan kasus tersebut dapat segera menemukan titik terang, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan selama proses penyelesaian kasus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan dan kunjungan langsung ke rumah korban untuk memastikan kronologis dan langkah strategis yang akan diambil oleh pihaknya.
“Kemaren hari jumat sudah kesana.
Paling hari Senin kita tindaklanjuti bersurat ke Kementerian Luar Negeri, untuk minta difasilitasi pemulangannya,” katanya. (*)
