TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wacana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membangun rumah susun (rusun) di atas sungai mendapat penolakan keras dari aktivis lingkungan.
Pegiat dan aktivis peduli sungai yang juga Ketua Komunitas Peduli Sungai Banksasuci Foundation, Ade Yunus, menilai gagasan tersebut tidak hanya berisiko memperparah banjir, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan terkait pengelolaan sungai.
“Kami tentang. Itu ide konyol (membangun rusun di atas sungai). Jelas melanggar PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 yang melarang pendirian bangunan permanen di sempadan dan badan sungai, apalagi di atas sungai,” tegas Ade, Senin 31 Agustus 2026.
Menurut Koordinator Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup Tangerang (Kalung) itu, pembangunan hunian di atas sungai berpotensi mengganggu fungsi utama sungai sebagai jalur aliran air.
Ia menilai, sungai membutuhkan ruang yang cukup untuk menampung dan mengalirkan debit air, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Aliran sungai membutuhkan ruang untuk menampung debit air. Adanya bangunan di atasnya dapat mempersempit aliran dan meningkatkan risiko banjir serta erosi. Ini tidak sejalan dengan upaya normalisasi lingkungan dan mitigasi bencana,” ujarnya.
Minta PKP Manfaatkan Lahan Negara
Ade meminta Kementerian PKP menghentikan gagasan maupun kajian pembangunan hunian di atas sungai. Menurut dia, pemerintah masih memiliki banyak alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.
Ia mendorong program pembangunan tiga juta rumah diarahkan pada lahan negara maupun aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kan masih banyak lahan sitaan Kejaksaan Agung, aset obligor BLBI, lahan kosong BUMN, hingga lahan tidur milik negara. Ngapain di atas sungai?” katanya.
Selain membangun hunian baru, Ade juga meminta pemerintah memperbesar perhatian terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“PKP mendingan fokus juga memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni. Jangan menghabiskan energi membuat kajian dengan ide konyol tersebut. Sampai kapan pun kami tolak dan kami tentang,” tandasnya.
Menteri Ara Siapkan Terobosan Hunian
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian di tengah keterbatasan dan mahalnya harga lahan.
Salah satu konsep yang sedang dikaji adalah pembangunan hunian tiga hingga empat lantai dengan menggunakan struktur baja di atas sungai atau kali.
Menurut Ara, sapaan Maruarar Sirait, gagasan tersebut masih dalam tahap pengkajian. Sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan material, biaya pembangunan hingga regulasi, akan dihitung secara matang.
“Bagaimana suatu saat ada terobosan, misalnya bagaimana mulai berpikir membangun rumah (susun) tiga atau empat lantai dengan baja, tidak perlu lift, tapi di atas sungai-sungai atau kali-kali yang ada. Doain kami,” kata Ara di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.
Ara mengatakan ide tersebut muncul karena harga tanah yang semakin mahal. Ia menyebut Kementerian PKP tengah menyiapkan tim untuk mengkaji berbagai kemungkinan dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Mungkin sekarang banyak yang bilang enggak mungkin, mungkin hari ini banyak yang bilang itu impossible. Tapi doain karena tanah makin mahal. Saya lihat ada kali (sungai) banyak. Bagaimana, doain mudah-mudahan dua-tiga bulan lagi konsepnya saya bisa sampaikan kepada publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep tersebut tidak akan langsung diterapkan sebelum melalui kajian. Pemerintah akan menghitung kebutuhan baja, biaya pembangunan, aspek regulasi, hingga mempertimbangkan respons masyarakat dan pengembang.
“Kalau rakyat setuju, kalau hitungannya masuk, kalau pengembang oke, kita mainkan membangun rumah di atas (sungai). Saya tidak akan memaksakan,” tandas Ara. (*)
