CIBODAS, BANTENEKSPRES.CO.ID – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendorong percepatan eksekusi aset eks PT Jabatex di Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pembayaran hak pesangon kepada 459 mantan pekerja eks PT Jabatex dengan nilai mencapai sekitar Rp59 miliar.
Penegasan itu disampaikan Said Iqbal saat mendatangi lokasi eks PT Jabatex bersama jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, kepolisian, kurator, serta perwakilan serikat buruh, Senin (24/8).
Namun, rombongan tidak dapat masuk ke area pabrik lantaran pintu gerbang dalam kondisi terkunci.
Said Iqbal menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya iktikad baik dari pihak perusahaan dalam menyelesaikan persoalan hak para pekerja yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Pada hari ini kami mencoba masuk ke dalam eks PT Jabatex di Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang tapi tidak bisa karena pintu gerbang dikunci. Ini tanda menunjukkan memang tidak ada good faith, tidak ada iktikad baik daripada pengusaha,” ujar Said Iqbal kepada awak media, Senin (24/8).
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh kembali berlarut-larut. Negara, kata dia, harus hadir untuk memastikan putusan hukum dijalankan dan hak-hak pekerja dipenuhi.
“Bagaimana mungkin pejabat negara, saya Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, tingkat saya ada menteri. Anda bayangkan setingkat menteri di republik ini melawan pengusaha yang tidak mau menjalankan keputusan pengadilan, kita tidak boleh kalah! Negara harus adil,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyebut telah disepakati sejumlah langkah untuk mendorong penyelesaian perkara eks PT Jabatex.
Langkah pertama adalah rapat koordinasi bersama Pengadilan Negeri dan sejumlah pejabat terkait yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2026 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang.
“Harus ada rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri dengan pejabat-pejabat tadi. Diputuskan tanggal 31 Agustus. Bertempat di kantor Disnaker Kota Tangerang,” katanya.
Setelah rapat koordinasi, penyegelan aset eks PT Jabatex direncanakan pada 7 September 2026.
“Keputusan kedua, setelah rapat koordinasi ini berjalan, rencana-rencana dulu ya, rencana akan dilakukan penyegelan tanggal 7 September,” ujar Said Iqbal.
Menurut dia, setelah penyegelan dilakukan, kurator akan melanjutkan proses pengamanan dan pemberesan aset, termasuk appraisal, penyitaan, hingga lelang aset untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur.
Berdasarkan keterangan kurator, aset eks PT Jabatex berupa tanah dan bangunan memiliki luas sekitar 14 hektare. Sementara total tagihan kreditur mencapai sekitar Rp139 miliar, termasuk kewajiban pesangon buruh.
“Sedangkan tagihan kreditur kata kurator itu Rp139 miliar, termasuk di dalamnya pembayaran pesangon buruh Rp59 miliar yang wajib dibayar ke 459 orang,” katanya.
Said Iqbal memastikan hak pekerja menjadi salah satu prioritas dalam pemberesan aset tersebut.
“Jadi kawan-kawan buruh jangan takut, kita akan bayarkan hak-hak buruh sesuai aturan. Dan kurator tadi sudah berjanji akan mendahulukan hak-hak buruh,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Arnando JP Siregar, mengatakan persoalan mantan pekerja PT Jabatex telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak 2014.
Ia menyebut perusahaan dinyatakan pailit pada Oktober 2018 dan perkara hak pekerja telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
“Ratusan mantan karyawan Jabatex Cibodas Tangerang belum menerima hak pesangon setelah perusahaan dinyatakan pailit. Jadi, ini sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2018 dan inkrah di PHI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” kata Arnando.
Menurut dia, terdapat sekitar 456 hingga 480 pekerja yang menunggu pembayaran hak pesangon dengan nilai sekitar Rp50 miliar atau rata-rata sekitar Rp80 juta per pekerja.
Arnando memastikan Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah dan kepolisian akan mendorong pelaksanaan eksekusi sesuai putusan pengadilan.
“Kita akan segera berkoordinasi menentukan langkah eksekusi bersama dengan jurusita pengadilan. Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan segera melihat jurusita melakukan eksekusi dan kurator bisa segera bekerja untuk menghitung aset yang akan nanti diperhitungkan sebagai bagian untuk membayar upah buruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan tersebut kembali berlarut-larut. Arnando juga memastikan hingga saat ini belum ada pembayaran pesangon kepada para pekerja karena proses eksekusi terhadap aset belum dapat dilakukan.
“Belum, belum. Kan kita belum bisa eksekusi. Nanti kurator akan bekerja menghitung aset dan itu nanti akan dibayarkan untuk apapun, termasuk salah satu yang paling utama adalah untuk upah buruh,” ujarnya.
Ketua Koordinator Mantan Pekerja PT Jabatex, Misno, menceritakan persoalan para pekerja bermula ketika aktivitas perusahaan terhenti dan gerbang pabrik ditutup pada Januari 2015.
“Singkatnya 2015, itu di bulan Januari, itu gerbang langsung ditutup. Karyawan tidak boleh diperkenankan masuk,” kata Misno.
Para pekerja kemudian menempuh berbagai jalur penyelesaian. Mulai dari mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Serang. Dalam proses tersebut, pekerja dinyatakan menang. Putusan kemudian berlanjut ke tingkat kasasi dan upaya hukum lainnya, namun hak pekerja tetap belum dibayarkan.
“Kasasinya ditolak, artinya kami yang menang. Itu pun juga tidak bayar. Akhirnya kita anmaning,” ujarnya.
Menurut Misno, setelah tiga kali pemanggilan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang tidak mendapat respons, perkara kemudian didorong ke proses PKPU. Karena tidak ada penyelesaian, perusahaan akhirnya dinyatakan pailit pada 2018.
Namun, persoalan aset kembali muncul. Misno menyebut sempat terjadi transaksi jual beli aset PT Jabatex dengan Panin Bank ketika perusahaan telah masuk proses pailit. Transaksi tersebut kemudian dibatalkan melalui proses hukum Actio Pauliana.
“Sidang pembatalan transaksi jual beli. Akhirnya batal,” katanya.
Meski demikian, menurut Misno, proses penyegelan aset yang telah diperintahkan pengadilan beberapa kali tertunda dengan alasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut perintah penyegelan pernah muncul pada 13 Desember 2023, tetapi ditunda. Perintah berikutnya juga kembali tertunda pada April 2024.
“Dan sudah ada kurator, sudah ada kepengurusan, sudah ada tinggal penyegelan,” ujarnya.
Lamanya proses penyelesaian perkara tersebut, kata Misno, telah memberikan dampak berat bagi para mantan pekerja. Ia menyebut dari ratusan pekerja yang menunggu haknya, puluhan orang telah meninggal dunia.
“Yang meninggal sampai saat ini sudah 43,” ungkap Misno.
Ia mengatakan kondisi para mantan pekerja semakin sulit karena sebagian besar telah berusia lanjut dan tidak mudah mendapatkan pekerjaan baru. Ia berharap kedatangan Said Iqbal dapat menjadi momentum untuk memastikan proses penyegelan dan pemberesan aset benar-benar terlaksana.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak lagi menunda proses tersebut dengan alasan teknis maupun prosedural, sebab hak pekerja telah memiliki dasar putusan hukum.
“Harapan ini karena Pak Said Iqbal selaku penasihat Presiden, secara khusus penasihat khusus Presiden sudah hadir menyaksikan langsung kooperatif dan tidaknya, maka melalui beliau tadi sudah ada rakor di depan ini,” kata Misno. (*)
Reporter: M. Dhuyuf Khuzaimi
