SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengakui pemenuhan penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran membuat ribuan titik di Kota Serang hingga kini masih belum memiliki lampu penerangan.
Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan berdasarkan pendataan pemerintah daerah, masih terdapat sekitar 9.000 hingga 10.000 titik yang belum memiliki PJU.
Menurutnya, kebutuhan penerangan jalan di Kota Serang cukup besar, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pemasangan lampu jalan dalam waktu singkat.
“Titik gelap di Kota Serang ini cukup besar, sekitar 9.000 sampai 10.000 titik. Sedangkan anggaran kita terbatas, sehingga perlu kolaborasi dengan provinsi agar percepatan pemasangan PJU bisa dilakukan,” ujar Agis.
Selain persoalan PJU, Agis menyampaikan Pemkot Serang bersama Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui rencana perbaikan lebih dari 30 titik jalan lingkungan yang pendanaannya berasal dari Pemprov Banten.
Tak hanya itu, sejumlah kawasan yang kerap dilanda banjir, seperti Kepandean, Bumi Agung, dan Kaligandu, juga akan menjadi fokus penanganan Pemerintah Provinsi Banten.
“Ada hampir 30 lebih titik perbaikan jalan lingkungan yang sumbernya dari provinsi. Kemudian ada penanganan banjir di Kepandean, Bumi Agung, dan Kaligandu yang akan dikerjakan juga. Artinya, provinsi terus membantu Pemerintah Kota Serang untuk memperbaiki apa yang memang perlu dikerjakan, terutama infrastruktur,” katanya.
Di bidang kebersihan, Pemkot Serang juga terus menggencarkan gerakan bersih-bersih lingkungan yang dilaksanakan rutin setiap hari Rabu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Agis berharap dukungan Pemerintah Provinsi Banten dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di Kota Serang, terutama pemasangan penerangan jalan umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di banyak wilayah. (*)
