CIKUPA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Kecamatan Cikupa terus menghadapi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri seiring meningkatnya jumlah lulusan sekolah dasar (SD) setiap tahun. Hingga saat ini, wilayah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat tersebut baru memiliki lima SMP Negeri, sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan negeri terus meningkat.
Sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Cikupa bahkan masih belum memiliki SMP Negeri. Wilayah tersebut di antaranya Desa Pasirgadung, Kelurahan Bunder, Desa Dukuh, Desa Bitung Jaya, Desa Sukadamai, Desa Budimulya, Desa Sukanegara, Desa Talagasari, dan Desa Cikupa.
Ketua PGRI Kecamatan Cikupa Mulyadi menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi bukan hanya keterbatasan ruang belajar, tetapi juga tingginya jumlah lulusan SD yang setiap tahun terus bertambah.
“Dari sekitar 60 SD yang ada di Kecamatan Cikupa, jumlah lulusan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 siswa. Bahkan lulusan dari SD Negeri saja jumlahnya sudah lebih dari 2.000 anak,” ujarnya kepada Bantenekspres.co.id, Rabu 24 Juni 2026.
Ia menjelaskan, dengan jumlah lulusan yang begitu besar, keberadaan lima SMP Negeri saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
“Kalau dihitung berdasarkan kebutuhan riil, Kecamatan Cikupa minimal harus memiliki delapan SMP Negeri. Bahkan kalau ada sembilan sekolah juga masih sangat masuk akal. Karena meskipun ada siswa yang memilih sekolah swasta, sekitar 60 persen masyarakat tetap menginginkan sekolah negeri,” katanya.
Menurut Mulyadi, setiap tahun persoalan penerimaan peserta didik baru selalu menjadi keluhan masyarakat karena keterbatasan kursi di sekolah negeri.
“Setiap tahun kita melihat orang tua kebingungan mencari sekolah untuk anaknya. Bukan karena tidak ada sekolah, tetapi karena daya tampung sekolah negeri yang tersedia belum sebanding dengan jumlah lulusan SD yang ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan SMP Negeri baru di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kepadatan siswa di sekolah yang sudah ada.
“Wilayah seperti Pasirgadung, Bunder, Dukuh, Bitung Jaya, Sukadamai hingga Talagasari masih membutuhkan perhatian. Kehadiran SMP Negeri di wilayah-wilayah tersebut akan sangat membantu masyarakat,” paparnya.
Mulyadi juga menegaskan, bahwa pembangunan sekolah baru harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang pemerintah daerah.
“Kebutuhan sekolah ini bukan persoalan satu atau dua tahun. Jumlah penduduk terus bertambah dan lulusan SD juga meningkat setiap tahun. Karena itu, penambahan sekolah harus direncanakan dari sekarang agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Meski demikian, di tengah wacana penambahan sekolah baru, muncul tantangan lain yang harus diantisipasi, yakni ketersediaan tenaga pendidik.
“Itu yang harus diantisipasi Pemerintah Kabupaten Tangerang jauh-jauh hari. Penambahan gedung tidak akan efektif jika tidak diikuti penambahan guru pendidik dan kepala sekolah yang berkualitas,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini jumlah guru terus berkurang akibat memasuki masa pensiun, sementara proses regenerasi tenaga pendidik belum berjalan maksimal.
“Kalau sekolah bertambah tiga sampai empat lagi, siapa yang akan mengisi gurunya. Sekarang saja jumlah guru terus berkurang karena pensiun,” ujarnya.
Mulyadi juga menjelaskan, kebijakan moratorium pengangkatan PNS yang dinilai mempersempit regenerasi tenaga pendidik. Sementara program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai belum mampu menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar hanya mengalihkan status tenaga honorer menjadi PPPK.
“Yang pensiun jalan terus, sementara pengangkatan baru belum menutup kebutuhan. Kalau satu kecamatan rata-rata 10 guru pensiun setiap tahun, dikalikan 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, angkanya sangat besar,” tutupnya. (*)
Reporter: Randy Yastiawan
