CIPUTAT, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkot Tangsel menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat menghadiri Apel Siaga Pencanangan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 di halaman Balai Kota Tangsel, Jumat, 12 Juni 2026.
Pilar mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan memotret kondisi makro dan mikro perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Tangsel. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi basis data penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi.
“Saat ini segala langkah dan program tidak bisa lagi dilakukan berdasarkan intuisi atau perkiraan semata. Semua harus berbasis data yang lengkap, akurat, dan kredibel,” ujarnya, Jumat, 12 Juni 2026.
Pilar menambahkan, Kota Tangsel merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan struktur ekonomi yang ditopang sektor perdagangan, jasa, konstruksi, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Namun, berbagai tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan rantai pasok global, hingga dinamika ekonomi nasional dan internasional menuntut pemerintah mengambil keputusan yang lebih adaptif dan berbasis data.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi instrumen strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari usaha besar, menengah hingga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi upaya besar negara untuk memotret denyut nadi perekonomian secara utuh. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” tambahnya.
Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat mengetahui berbagai informasi penting, seperti lokasi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sektor usaha yang paling produktif, kondisi UMKM, perkembangan ketenagakerjaan hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Pilar juga mengapresiasi BPS yang terus melakukan inovasi dalam pelaksanaan sensus dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas dan akurasi data. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Tangsel telah melakukan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif. Ini bukan hanya tugas BPS, tetapi tugas bersama agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tegasnya.
Pilar mengaku, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Data yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha juga dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
Menurutnya, data tersebut justru akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada dunia usaha, mulai dari kemudahan perizinan, akses pembiayaan, hingga penguatan ekosistem usaha.
“Dengan data yang akurat, kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tangsel Agung Erianto Juliandono mengatakan, dalam sensus ekonomi 2026 pihakbya akan menerjunkan sebanyak 1.017 petugas lapangan untuk melaksanakan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan akan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Para petugas akan mendatangi berbagai unit usaha yang telah terdaftar dalam kerangka sampel maupun usaha baru yang ditemukan di lapangan selama proses pendataan berlangsung.
“Petugas akan bekerja mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Mereka akan mendatangi tempat-tempat usaha yang sudah masuk dalam daftar kami, tetapi juga bisa menambahkan usaha baru yang ditemukan di wilayah kerjanya,” ujarnya.
Agung menambahkan, BPS telah memiliki daftar awal atau kerangka usaha yang berasal dari berbagai sumber data, seperti sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS), data kementerian terkait, hingga hasil pembaruan data yang telah dilakukan sebelumnya.
Dengan bekal daftar tersebut, petugas memiliki target lokasi yang jelas saat melakukan pendataan. Namun demikian, mereka tetap diberi kewenangan untuk mencatat usaha yang belum terdata agar hasil sensus lebih lengkap dan akurat.
“Petugas sudah memiliki daftar usaha yang akan dituju. Tetapi jika di lapangan ditemukan usaha yang belum masuk dalam daftar, mereka dapat langsung menambahkannya,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi saat ini adalah menjangkau pelaku usaha berbasis digital dan ekonomi kreatif yang tidak memiliki lokasi usaha tetap. Banyak pelaku usaha seperti fotografer, kreator konten, pekerja lepas, hingga pelaku usaha online yang menjalankan bisnis dari rumah atau secara daring sehingga tidak mudah teridentifikasi melalui pendataan konvensional.
“Karena banyak usaha sekarang berbasis digital dan tidak memiliki tempat usaha fisik, maka petugas harus melakukan pendekatan door to door untuk memastikan mereka juga tercatat dalam sensus,” jelasnya.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran riil perkembangan ekonomi, termasuk pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan usaha berbasis digital yang semakin berkembang di Kota Tangsel.
Meski mengumpulkan berbagai informasi usaha, BPS memastikan seluruh data individu dan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan, data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk data pribadi, melainkan hanya disajikan dalam bentuk statistik agregat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
“Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang kami membuka data individu. Yang dirilis nantinya adalah data agregat, misalnya pertumbuhan jumlah usaha atau perkembangan sektor ekonomi tertentu,” tegasnya.
Melalui Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja di masa mendatang. (*)
