SERPONG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkot Tangsel menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30.
Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan kepada BANTENEKSPRES.CO.ID usai memimpin upacara Hari Otonom Daerah ke-30 di halaman Balai Kota Tangsel, Senin, 27 April 2026.
Menurut Pilar, otonomi daerah harus dimaknai sebagai kedaulatan masyarakat sipil, di mana pemerintah daerah dituntut hadir secara nyata di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah harus terbuka, inklusif, dan program-programnya benar-benar menyentuh masyarakat. Apalagi di tengah kondisi saat ini, seluruh jajaran harus berorientasi pada pelayanan,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.
Pilar menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah mampu menjalankan program secara efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pilar juga mengapresiasi seluruh aparatur Pemkot Tangsel dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik hingga meraih apresiasi dari pemerintah pusat.
“Apresiasi ini bukan hal yang mudah. Ini menjadi kebanggaan sekaligus cambukan bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan. Target kami bukan hanya di posisi kedua, tetapi harus menjadi yang terbaik,” tegasnya.
Ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Untuk itu, Pemkot Tangsel akan terus melakukan evaluasi dan meniru praktik terbaik dari daerah lain.
“Mana yang sudah bagus kita tiru, kita adaptasi dengan kondisi Tangsel. Poin penilaiannya tipis, jadi kita harus unggul di berbagai aspek,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pilar menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, tema tahun ini “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asa Kita” mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, namun tetap membutuhkan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci utama, khususnya dalam integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil juga menjadi perhatian, termasuk melalui digitalisasi dan inovasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif. “Birokrasi tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Pilar juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antardaerah, serta fokus pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial guna mengurangi ketimpangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi hingga dampak perubahan iklim.
Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintahan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. “Kegiatan harus sederhana, tidak berlebihan, dan setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
Reporter : Tri Budi
