SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota Serang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai mengkaji pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, khususnya sektor infrastruktur dan layanan publik.
Upaya ini dilakukan sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih bertumpu pada dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan pihaknya tengah mendalami mekanisme obligasi daerah melalui forum Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Banten. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten.
Menurutnya, obligasi daerah menjadi salah satu opsi strategis dalam membuka akses pembiayaan baru yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami ingin memahami secara menyeluruh skema obligasi daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.
Ia menjelaskan, pemanfaatan instrumen pasar modal tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh dana dari investor guna mendanai proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap anggaran konvensional dapat dikurangi, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Harapannya, ke depan Kota Serang memiliki sumber pembiayaan yang lebih fleksibel sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Langkah ini juga menjadi sinyal kesiapan Pemkot Serang dalam mengadopsi sistem pembiayaan modern, sekaligus memperkuat strategi pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan. (*)
Reporter: Aldi Alpian Indra
