SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang menyiapkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan pada tahun 2026.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Serang, Dadan Priatna, mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah proyek prioritas, mulai dari pembangunan kantor kecamatan hingga rehabilitasi gedung yang sudah mengalami kerusakan.
“Total anggaran pembangunan sekitar Rp8 miliar. Itu untuk beberapa kegiatan utama, termasuk pembangunan Kecamatan Taktakan dan rehabilitasi Kecamatan Curug,” ujarnya, Rabu 1 April 2026.
Ia merinci, pembangunan Kantor Kecamatan Taktakan menjadi porsi terbesar dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Sementara itu, rehabilitasi Kantor Kecamatan Curug dialokasikan sekitar Rp400 juta.
Selain itu, pembangunan Kantor Kelurahan Serang juga direncanakan dengan anggaran sekitar Rp300 juta. Tidak hanya itu, pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) turut masuk dalam program dengan alokasi sekitar Rp2,3 miliar.
Dadan menjelaskan, selain pembangunan, pihaknya juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan sekitar Rp2,5 miliar. Namun, anggaran tersebut tidak hanya untuk kantor kelurahan, melainkan juga mencakup fasilitas lain seperti posyandu, puskesmas, serta bangunan pemerintah lainnya.
“Permintaan pemeliharaan cukup banyak. Proposal yang masuk tidak hanya dari kelurahan, tetapi juga dari berbagai fasilitas lain. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan prioritas,” jelasnya.
Menurutnya, penentuan prioritas dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan di lapangan. Gedung dengan kondisi rusak berat atau berpotensi membahayakan akan didahulukan untuk diperbaiki.
“Kalau ada bangunan yang rusak berat atau ambruk, itu pasti menjadi prioritas utama setelah dilakukan pengecekan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan gedung di Kota Serang. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran diperkirakan bisa mencapai Rp10 hingga Rp15 miliar.
“Kebutuhan idealnya memang lebih besar, karena masih banyak gedung pemerintah yang perlu diperbaiki maupun dipelihara,” pungkasnya. (*)
