CIPUTAT, BANTENEKSPRES.CO.ID – Realisasi belanja daerah Pemkot Tangsel hingga pertengahan tahun anggaran 2026 masih berada di kisaran 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,85 triliun.
Rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi keterlambatan pelaksanaan sejumlah kegiatan, terutama proyek pembangunan konstruksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo mengatakan, realisasi penggunaan anggaran saat ini memang masih relatif rendah dibanding target yang telah ditetapkan.
“Realisasi belanja daerah saat ini masih sekitar 30 persen. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek konstruksi,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES.CO.ID, Kamis, 18 Juni 2026.
Bambang menambahkan, pelaksanaan proyek konstruksi menghadapi berbagai tantangan, salah satunya fluktuasi harga material yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kita tahu harga-harga sangat fluktuatif. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.
Bambang mengaku, pihaknya telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menangani pembangunan fisik dan konstruksi, untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
Ia berharap berbagai proyek yang saat ini masih dalam tahap persiapan dapat mulai berjalan dalam waktu dekat sehingga mampu mendongkrak realisasi belanja daerah.
“Kami sudah meminta dinas-dinas terkait untuk melakukan percepatan. Mudah-mudahan akhir Juni atau paling lambat awal Juli kegiatan-kegiatan tersebut sudah mulai bergerak,” jelasnya.
Memasuki semester kedua tahun 2026, Bambang juga mengajak seluruh jajaran Pemkot Tangsel untuk meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat integritas, dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Semester kedua harus menjadi momentum percepatan. Seluruh perangkat daerah harus menjaga semangat kerja dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bambang mengaku, percepatan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah daerah pada paruh kedua tahun ini, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel Aris Novitianto mengatakan, berdasarkan data tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah Kota Tangsel tahun 2025 mencapai sekitar 94 persen dari total anggaran. Sementara APBD Perubahan 2025 tercatat sekitar Rp5 triliun lebih.
Untuk mempercepat serapan anggaran tahun ini, pihaknya mengaku terus mengingatkan OPD agar menjalankan program sesuai jadwal yang telah disusun masing-masing perangkat daerah.
“Kami hanya bisa menginstruksikan agar belanja berjalan sesuai timetable yang sudah dibuat OPD. Karena yang paling tahu jadwal pelaksanaan ada di masing-masing OPD,” ujanya.
Aris menambahkan, percepatan belanja daerah penting karena berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Meski demikian, untuk proyek fisik tetap harus menyesuaikan tahapan pekerjaan dan mekanisme pembayaran termin.
“Kalau belanja barang dan jasa rutin tetap jalan. Yang fisik memang mengikuti progres pekerjaan,” tutupnya. (bud)
Reporter : Tri Budi
