SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Sebanyak 7.650 rumah di Kota Serang tercatat dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah mengusulkan data tersebut ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan secara bertahap.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Nofriady Eka Putra, mengatakan ribuan data RTLH itu telah diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (SIBARU) dan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk rencana realisasi tahun 2026 sementara sekitar 1.600 unit, sisanya bertahap pada tahun berikutnya,” kata Nofriady, Kamis 5 Februari 2026.
Ia menyebut, berdasarkan informasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kota Serang berpotensi mendapat alokasi pembangunan sekitar 1.600 unit RTLH melalui APBN 2026.
Selain mengandalkan APBN, penanganan RTLH juga dilakukan melalui APBD Kota Serang dan Belanja Tidak Terduga (BTT), khususnya untuk rumah terdampak bencana. Berdasarkan asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat sekitar 150 rumah terdampak bencana.
“Sebanyak 51 unit sudah dibantu melalui APBD Kota Serang lewat Dinas Perkim, sisanya menggunakan anggaran BTT,” ujarnya.
Pemkot Serang juga menerima dukungan dari sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). PT Kawah membantu 75 unit, PLN dua unit, Bunda Suci merencanakan 100 unit, dan Lippo Group sekitar 200 unit.
Menurutnya, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah rusak ringan, sedang, hingga berat. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi struktur bangunan dan tingkat kelayakan huni. “Besaran bantuan berkisar Rp5 juta sampai maksimal Rp17 juta, tergantung tingkat kerusakan. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebaran RTLH terbanyak berada di Kecamatan Kasemen, Walantaka, dan Serang. (*)
Reporter: Aldi Alpian Indra
