Bupati Hasbi Minta Harta Kekayaan Sekda Lebak Diaudit

Bupati Hasbi memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Rangkasbitung, Kamis 21 Agustus 2025. Foto : A Fadilah/Bantenekspres.co.id

RANGKASBITUNG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya kembali mengeluarkan statemen tegas terkait kinerja anak buahnya. Bahkan, ia memerintahkan pihak berwenang untuk mengaudit harta kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak.

Hal ini ia ungkapkan saat memberikan sambutan peringatan HUT ke-80 RI di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Bacaan Lainnya

“Periksa saja, audit. Selama menjabat, berapa kekayaannya bertambah, sesuai atau tidak dengan honor maupun jabatan yang diemban,” kata Hasbi, dalam pidatonya saat acara HUT RI di Alun-alun Rangkasbitung, kemarin.

Hasbi juga menegaskan, ia tidak akan pandang bulu dengan jajarannya yang bermain di belakangnya. Mulai dari kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD) hingga Sekda, jika terbukti menyalahi aturan ia tak segan untuk memenjarakannya.

Ia berjanji akan mengawasi langsung penggunaan anggaran disetiap lini pemerintahan.

Hasbi juga menyinggung kondisi RSUD Lebak yang dinilai semrawut, serta menyoroti adanya aliran dana yang semestinya dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Belum lama ini RSUD minta suntikan dan Rp 7 miliar, masa saya mau ngasih begitu saja, sedangkan kondisi RSUD dikelola dengan tidak profesional,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pergantian Sekda merupakan hak prerogatif kepala daerah. Karena itu, siapa pun yang mencoba bermain-main dengan jabatan maupun anggaran akan ditindak sesuai aturan.

“Bagi siapa pun yang mau beraksi, nanti ketika Sekda diganti, silakan saja. Itu hak prerogatif Bupati,” paparnya.

Selain menyoroti Sekda dan OPD, Bupati juga mengingatkan para kepala desa agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Pasalnya, masih terdapat jalan desa sepanjang 1.617 kilometer yang kondisinya rusak parah dan belum tersentuh pembangunan.

“Saya ingatkan bagi para kepala desa, kemana saja dana desa? Jalan rusak, tapi mobilnya Fortuner dan Pajero. Ini yang akan saya awasi ketat,” ucapnya.

Bupati menambahkan, pembangunan
jalan desa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Harus ada gotong royong antara pemerintah desa, daerah, provinsi, dan masyarakat agar hasilnya berdampak luas.

la juga mengingatkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki 339 desa dengan potensi pariwisata dan sektor unggulan lainnya. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai.

“Karena itu pembangunan jalan desa harus menjadi prioritas, sebab berdampak langsung pada perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga desa,” ucap Hasbi. (*)

Reporter : A Fadilah

Pos terkait