TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Komisi III DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat kemandirian fiskal di tengah pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, mengatakan pengurangan anggaran pusat merupakan kebijakan nasional yang berdampak ke seluruh daerah, termasuk Kota Tangerang.
“Pemangkasan TKD ini bukan hanya terjadi di Kota Tangerang, tapi seluruh Indonesia,” ujarnya Minggu 3 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sumarti menilai BPHTB memiliki potensi besar karena berkaitan langsung dengan aktivitas sektor properti yang terus berkembang.
“Optimalisasi BPHTB bukan sekadar opsi, tapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD juga perlu didorong lewat penguatan koordinasi lintas instansi serta perbaikan sistem pendataan transaksi agar potensi pajak bisa tergarap maksimal.
Selain BPHTB, DPRD juga mendorong optimalisasi pajak dari sektor lain seperti restoran dan hotel melalui kolaborasi antarinstansi.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi turut diperkuat lewat penyelenggaraan event olahraga seperti Popda dan Porprov yang dinilai mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal, terutama bagi pelaku UMKM, perhotelan, dan kuliner.
“Dengan adanya event, pendapatan UMKM, hotel, dan restoran ikut meningkat,” ujarnya.
Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan tren positif. PDAM Tirta Benteng tercatat menyetor dividen sebesar Rp8 miliar pada LKPJ 2025.
Meski mendorong peningkatan PAD, DPRD memastikan kebijakan yang diambil tidak akan membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
“Yang penting kita tetap optimis dan terus berjuang,” pungkas Sumarti. (*)
