DPRD Kota Serang Tantang Kabupaten Serang Tunjukkan Pengelolaan Pulau

 Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis. Foto: Aldi Alpian Indra/Bantenekspres.co.id

CIPOCOK, BANTENEKSPRES.CO.ID – Polemik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengambil alih sejumlah pulau di Teluk Banten dari wilayah administrasi Kabupaten Serang, memunculkan tanggapan dari Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis.

Farhan menilai, wacana pengembalian pulau-pulau tersebut ke Kota Serang tidak perlu lagi dikaitkan dengan sejarah masa lalu. Sebab, menurutnya, hingga kini masih banyak aset milik Kabupaten Serang yang berdiri di wilayah Kota Serang.

Bacaan Lainnya

“Menurut saya, mengkaitkan dengan yang dahulu itu tidak relevan. Sekarang pun masih banyak aset kabupaten yang bertengger di Kota Serang, bahkan evaluasinya besar seperti RSUD Drajat, gedung DPRD Kabupaten, dan kantor pemerintahannya sendiri,” ujarnya, Senin 11 Agustus 2025.

Farhan menegaskan, jika Kabupaten Serang ingin mempertahankan kepemilikan pulau-pulau di Teluk Banten, mereka harus membuktikan arah pengelolaan dan rencana pengembangannya.

“Kalau kabupaten ingin mempertahankan pulau, mereka harus membuktikan master plan-nya mau diapakan pulau-pulau ini. Kalau tidak jelas, lalu mau apa? Ini sudah era modern. Kalau pulau tidak berguna untuk masyarakat, buat apa bicara mempertahankan,” tegasnya.

Politisi muda ini juga mengingatkan agar pembahasan soal pengambilalihan pulau dilakukan secara seimbang (balance). Ia menyoroti fakta bahwa aset-aset Kabupaten Serang berada di lokasi strategis di Kota Serang, sementara Pemkot memiliki visi yang jelas untuk memanfaatkan pulau-pulau tersebut.

“Jangan lupa masih banyak aset kabupaten yang berada di Kota Serang. Jadi harus balance. Kalau pemerintah kota sudah jelas visinya, mau menjadikan pulau sebagai destinasi wisata bahari dan religi, ya kabupaten juga harus jelaskan visinya mau diapakan,” katanya.

Farhan menilai, keberadaan pulau-pulau di Teluk Banten saat ini belum dikelola optimal oleh Kabupaten Serang. Menurutnya, jika hanya dibiarkan menganggur, lebih baik diserahkan kepada Kota Serang yang siap menggarapnya.

“Tinggal lihat saja sendiri. Daripada menganggur, lebih baik ditarik ke Kota Serang,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika dirinya berada di pihak eksekutif Pemkot Serang, maka langkah awal yang akan diambil adalah memanggil dinas terkait untuk memaparkan master plan pengelolaan pulau. Setelah rencana jelas, kata Farhan, dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan.

“Kalau saya pemerintah kota, akan panggil dinas terkait untuk memaparkan master plan. Kalau sudah jelas, saya rasa kita harus mendukung karena ini untuk kesejahteraan masyarakat juga. Ketika masyarakat luar bangga ada wisata bahari di Kota Serang, saya rasa itu sangat baik,” pungkasnya. (*)

 

 

Pos terkait