Sistem penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA negeri di Banten bikin orangtua siswa bingung. Sosialisasi aturan baru SPMB tidak masif. Banyak orangtua siswa yang tidak tahu. Terutama jalur domisili.
Berita Terkait
Headlines
Tag: Dindikbud Banten
SPMB Mencurigakan, Sistem Ranking Tertutup, Tak Bisa Diakses Publik
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti sistem ranking tertutup dalam seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten. Ranking tidak terbuka untuk publik. Hanya bisa diketahui siswa yang mendaftar SPMB.
Bisa Daftar Langsung di Sekolah, Jika Jaringan Internet Bermasalah
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat sekolah SMA negeri secara online di Banten, terjadi banyak masalah. Memasukkan data kedalam aplikasi pendaftaran, tak semudah yang dibayangkan. Banyak yang gagal, karena buruknya jaringan internet. Ada juga pilihan jalur domisili tidak muncul di dalam aplikasi. Hal ini terjadi pada SPMB tingkat SMA hari kedua, Selasa (17/6).
50 Ribu Siswa Tak Bisa Menikmati Sekolah Gratis, SMA Swasta Tak Mampu Menampung Semua Lulusan SMP
Puluhan ribu siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat di Banten tidak dapat menikmati program sekolah gratis di sekolah menengah atas (SMA) tahun ini. Karena, SMA negeri dan swasta tidak mampu menampung semua lulusan SMP.
‘Siswa Siluman’ Jadi Sorotan, Ombudsman Banten Awasi Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri
Potensi kecurangan sistem baru penerimaan siswa SMA/SMK/MA dan SKh negeri di Banten masih ada. Seperti jual beli kursi, bertambahnya daya tampung, pemalsuan sertifikat prestasi dan ‘siswa siluman’. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten akan mengawasi potensi kecurangan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK, MA dan SKh tahun ajaran 2025/2026.
1.200 Sekolah Swasta akan Berpartisipasi Program Sekolah Gratis
Sebanyak 1.200 sekolah swasta tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Banten telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi program sekolah gratis. Program tersebut merupakan salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Efisiensi Anggaran Tak Hambat Layanan Dasar
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana menegaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak akan menghambat pelayanan dasar wajib.
Tak Ada Paksaan Sekolah Swasta Harus Ikut, Rp144 Miliar Untuk Sekolah Swasta Gratis
Sekolah gratis yang merupakan janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni – Achmad Dimyati Natakusumah baru akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026. Program tersebut akan diberikan pada siswa kelas 1 pada tingkat SMA/SMK/SKh swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, bahwa pihaknya telah menganggarkan untuk pembiayaan sekolah gratis yang menjadi kewenangan Pemprov Banten sebesar Rp144 miliar.
Pemprov Banten Masih Uji Coba MBG, Pelaksanaan Tunggu Juklak Juknis
Pemprov Banten saat masih belum bisa melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program dari Pemerintah Pusat bagi sekolah SMA/SMK dan SKh yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.
MBG Provinsi Banten Masih Tunggu Juklak Juknis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten belum bisa dilaksanakan, sebab masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak juknis) dari Pemerintah Pusat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
