Banten Ekspres hadir dengan informasi terbaru dari Kota Tangerang: berita publik, sosial, ekonomi kota, dan kegiatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih peringkat kedua sebagai Badan Publik Informatif dan Desk PPID Terbaik dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk program perbaikan infrastruktur, peningkatan jalan, dan penanganan banjir pada tahun 2024. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Ruas Jalan Gembong – Kawaron, Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya dekat KUA Sindang Jaya, rusak. Kerusakan jalan akibat akar dari pohon yang tumbang sejak kemarin.
Sarni, seorang perempuan paruh baya menjadi korban penodongan di rumahnya. Akibatnya, anting emas yang dipakainya digondol para pelaku.
Perayaan ulang tahun (HUT) yang ke-18, PT Paramount Enterprise International menghadirkan beragam program hingga rangkaian acara meriah.
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Sachrudin – Maryono tinggal menunggu hari pelantikan.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Polresta Tangerang menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Pekat Maung 2024 di Aula Parama Satwika, Senin (9/12/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolresta Tangerang, AKBP Agus Sugiyarso, serta dihadiri oleh pejabat utama, kapolsek, dan personel yang terlibat dalam pengamanan Operasi Pekat 2024.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tangerang menggelar Jambore Ormas 2024, sebuah pertemuan besar yang mempertemukan organisasi masyarakat (ormas) se-Kabupaten Tangerang. Acara ini bertujuan mempererat sinergi antar ormas, mendorong kolaborasi, dan memperkuat peran strategis ormas dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan harmonis.
Undang-Undang Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 mendatang. Penggiat Demokrasi menyoroti dua hal yang harus diubah, yakni soal keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan soal penggunaan Nomor Induk Kependudukan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
