CIPONDOH, BANTENEKSPRES.CO.ID – Bagi Al Jufri, warga RT 01/RW 07, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, banjir bukan lagi persoalan baru. Setiap musim penghujan, luapan Kali Angke menjadi ancaman yang terus menghantui permukiman tempat tinggalnya. Bahkan, banjir terparah yang dialaminya pada Ramadan 2026 lalu mencapai ketinggian sekitar dua meter.
Menurut Al Jufri, kondisi Kali Angke saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan puluhan tahun lalu. Dahulu, sungai tersebut berukuran lebih kecil, airnya relatif jernih, dan belum memiliki tanggul seperti sekarang. Kawasan di sekitarnya juga masih didominasi persawahan dan kebun.
“Kalau dulu kali ini kecil, dangkal, airnya juga masih jernih. Belum ada tanggul, posisi jalan sama kali masih rata. Sekarang malah semakin melebar karena terkikis air,” tuturnya saat ditemui Banten Ekspres di halaman rumahnya, Senin (2/11).
Ia menjelaskan, perubahan kawasan persawahan menjadi permukiman turut memengaruhi kondisi lingkungan. Saluran irigasi yang dahulu berfungsi mengairi sawah kini tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berkurangnya daerah resapan membuat air hujan lebih banyak mengalir menuju sungai.
Di sisi lain, kondisi Kali Angke yang semakin dangkal menyebabkan kapasitas tampung air berkurang. Ketika debit meningkat, air mudah meluap ke permukiman, terutama di wilayah yang berdekatan langsung dengan Bendungan Polor.
Dampaknya paling dirasakan warga RT 01/RW 07. Dari empat RT di wilayah tersebut, RT 01 menjadi kawasan yang paling parah terdampak banjir. Bahkan, pada Februari atau Maret 2026, ketinggian air di sejumlah titik mencapai sekitar dua meter hingga merendam rumah dan harta benda warga.
Warga yang memiliki rumah tidak bertingkat terpaksa mengungsi ke masjid terdekat atau bertahan sambil menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dijangkau. Banjir juga menyebabkan kerugian ekonomi, terutama bagi warga yang memelihara ternak ayam maupun puyuh karena hewan ternak dan persediaan pakan ikut terendam.
Al Jufri menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperhatikan lebar sungai. Pengerukan sedimentasi harus dilakukan secara menyeluruh, disertai pembenahan tanggul dan infrastruktur yang menghambat aliran air.
Sejumlah tanggul, kata dia, masih terlalu rendah sehingga perlu ditinggikan setidaknya sekitar 50 sentimeter. Selain itu, keberadaan jembatan dengan konstruksi terlalu rendah serta tumpukan sampah di sekitarnya juga menjadi hambatan ketika debit air meningkat.
Persoalan lainnya adalah pembebasan lahan yang telah berlangsung sejak 2014. Ia menyebut, sebagian lahan memang sudah dibayarkan, tetapi masih ada bidang tanah yang belum mendapatkan penyelesaian. Bahkan, terdapat lahan yang sudah diturap atau dibangun tanggul, sementara pembayaran kepada pemilik maupun ahli warisnya belum sepenuhnya tuntas.
Al Jufri berharap berbagai rencana penanganan tidak berhenti pada kegiatan peninjauan. Sebab, persoalan banjir di wilayahnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.
“Jangan cuma ditinjau terus, tetapi harus ada realisasinya. Warga sudah terlalu lama menghadapi banjir. Harapannya, pengerukan lumpur, pembenahan tanggul, dan persoalan pembebasan lahan juga bisa diselesaikan,” harapnya.
Sementara itu, persoalan Bendungan Polor kini turut menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Bangunan pengairan peninggalan zaman kolonial Belanda tersebut diduga memiliki struktur di bagian bawah yang memengaruhi arah aliran air Kali Angke.
Hal itu terungkap saat Menteri PU Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau Kali Angke, Jumat (30/10). Dody menyebut, keberadaan bangunan bendung lama tersebut perlu mendapatkan kajian teknis lebih lanjut, terlebih kawasan yang dahulu merupakan area persawahan dan memiliki fungsi irigasi kini telah berubah menjadi permukiman.
Dody mengungkapkan, pihaknya belum menemukan gambar teknis atau blueprint yang dapat menjelaskan secara utuh konstruksi bagian bawah bangunan peninggalan Belanda tersebut. Karena itu, salah satu opsi penanganan yang disiapkan adalah membongkar bagian tertentu dari bangunan setelah melalui kajian teknis.
Namun, rencana tersebut harus mempertimbangkan akses masyarakat yang selama ini menggunakan jembatan di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian PU mengusulkan pemasangan jembatan Bailey sebagai akses sementara apabila pembongkaran dilakukan.
“Jadi tidak mungkin membendung ini tanpa membongkar jembatannya, walaupun bongkarnya sementara. Nah, kemudian tadi saya bilang, kita mesti pasang jembatan bailey. Kita cari titik yang mana yang memungkinkan kita pasang jembatan Bailey sama-sama dengan Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Jakarta Barat,” jelas Dody.
Penentuan lokasi pemasangan jembatan sementara tersebut nantinya dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat agar aktivitas masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan.
Bagi warga Petir, penanganan Bendungan Polor dan normalisasi Kali Angke menjadi harapan untuk mengakhiri ancaman banjir yang terus berulang. Mereka berharap kajian teknis pemerintah segera diikuti langkah nyata, sehingga persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak kembali menjadi kekhawatiran setiap musim penghujan. (*)
