TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program Pemerintah Kota Tangerang dengan arah kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Sachrudin usai menyimak pidato kenegaraan Presiden RI melalui tayangan live streaming di ruang paripurna DPRD Kota Tangerang, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, pidato Presiden kembali menegaskan pentingnya melanjutkan semangat perjuangan kemerdekaan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (14/8).
Ia menilai sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Banyak hal tadi yang sudah kita dengarkan oleh Pak Presiden kaitan dengan masalah MBG, kemudian sekolah rakyat yang begitu besar perannya,” katanya.
Selain itu, Sachrudin memastikan Pemkot Tangerang akan terus berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Ya tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Pemerintah juga harus hadir melalui kerja nyata, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Intinya tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan, kemudian juga tidak boleh ada anak yang tidak sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang sejalan dengan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Menurut Andri, salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui penyederhanaan regulasi yang selama ini dinilai masih menjadi hambatan.
“Pak Presiden menjadikan momentum HUT ke-81 ini sebagai sebuah pernyataan sikap bahwa Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat. Ini tadi dibuktikan dalam target-target pencapaian beliau terkait swasembada, terutama swasembada pangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu segera merespons arah kebijakan tersebut dengan menyusun kerangka kerja dan kebijakan yang linier dengan visi pemerintah pusat.
“Yang paling penting yang kita harus soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi-regulasi yang ternyata selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah,” katanya.
Khusus di Kota Tangerang, Andri menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Semangat berdaulat, adil, dan makmur itu bagaimana caranya agar APBD Kota Tangerang ini memang bisa berdaulat. Kita bisa mengurus APBD kita untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang,” tuturnya.
Ia menegaskan, prinsip keadilan dalam pembangunan tidak selalu berarti pembagian anggaran secara merata. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi penerima manfaat.
“Konsep adil, sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden, akhirnya tidak harus merata, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.
Karena itu, Andri mendorong agar jaring pengaman sosial yang diwujudkan melalui berbagai program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. (*)
