TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mendorong pemerintah daerah bergerak cepat menangani Sumiyati, warga Kampung Kebon Cau, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Libya.
Amud mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait untuk memastikan kondisi serta penanganan terhadap Sumiyati.
“Kita coba akan bicara dengan pemerintah daerah untuk komunikasi dengan instansi terkait di nasional. Itu seperti apa penanganannya. Kita juga harus tahu dulu apakah sudah ditangani atau belum,” ujar Muhamad Amud.
Amud menuturkan akan melakukan pengecekan bersama Dinas Tenaga Kerja terkait jalur keberangkatan warga tersebut ke luar negeri. Termasuk menelusuri agen yang memberangkatkannya.
“Kita akan cross-check dulu ke pemerintah daerah, kepada Dinas Tenaga Kerja. Mereka pakai apa, jalur mana berangkat ke sana. Agen mana yang memberangkatkan warga kita itu,” katanya.
Tak hanya kasus tersebut, Amud menilai keberadaan agen penempatan tenaga kerja yang memberangkatkan warga Kabupaten Tangerang ke luar negeri perlu mendapat perhatian serius. DPRD, kata dia, akan mendorong pendataan dan pemeriksaan terhadap agen-agen tersebut.
Pendataan akan dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terutama untuk memastikan legalitas dan masa berlaku perizinan agen.
“Apakah perizinan mereka juga masih berlaku atau tidak. Terus juga kita akan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memonitoring para agen yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri agar dilakukan pemantauan secara ketat,” jelasnya.
Amud menegaskan, kondisi warga Kabupaten Tangerang yang berada di luar negeri dan membutuhkan pertolongan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia berharap pemerintah segera memastikan langkah penanganan, terlebih informasi tersebut telah beredar di media sosial.
“Harapannya terus ada aksi yang cepatlah untuk warga kita. Karena ini kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Mereka ada di negara orang, di luar negeri di sana, dalam kondisi yang tentu pastinya sangat membutuhkan bantuan,” tutur Amud.
Ia meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian maupun instansi yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah warga tersebut telah mendapat penanganan.
“Pemerintah daerah segera koordinasi dengan instansi yang membidangi itu untuk mengetahui sudah ada penanganan atau belum. Karena ini sudah memang kita juga lihat di media sosial,” katanya. (*)
Reporter: Dani mukarom
