SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Penyebaran hoaks serta anggapan vaksin tidak halal masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar anak di Kota Serang. Kondisi itu terungkap dalam penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang dilakukan di wilayah Banten.
Ketua Tim Peneliti FKUI Ahmad Fuady mengatakan, hasil studi menunjukkan persoalan terbesar bukan lagi minimnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat imunisasi, melainkan munculnya keraguan terhadap keamanan vaksin akibat informasi yang tidak benar.
Temuan tersebut dipaparkan dalam Participatory Workshop: Komitmen Daerah dan Sinergi Multisektoral dalam Upaya Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Anak di Aston Serang, Senin (6/7).
“Kami ingin hasil penelitian ini tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di daerah,” ujarnya.
Penelitian yang dimulai sejak 2025 itu dilakukan di tiga provinsi, yakni Aceh, Maluku, dan Banten. Di Provinsi Banten, riset difokuskan di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan 346 responden, mulai dari pengasuh anak, tenaga kesehatan, kepala puskesmas hingga tokoh masyarakat.
Dari hasil penelitian tersebut, FKUI menemukan masih banyak anak yang masuk kategori zero dose, yakni belum pernah mendapatkan imunisasi DTP pertama.
“Kelompok zero dose masih cukup tinggi. Ini menunjukkan masih ada persoalan dalam pemanfaatan layanan imunisasi,” kata Fuady.
Ia menjelaskan, kekhawatiran terhadap efek samping vaksin menjadi alasan yang paling sering disampaikan para orang tua. Pengalaman anak mengalami demam setelah imunisasi kerap membuat mereka enggan melanjutkan imunisasi berikutnya.
Selain itu, penyebaran hoaks setelah pandemi Covid-19 semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.
“Disinformasi membuat banyak orang tua takut, padahal informasi yang mereka terima belum tentu benar,” jelasnya.
Fuady juga mengungkapkan isu halal dan haram vaksin masih cukup kuat berkembang di Banten. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar masyarakat tidak dapat menjelaskan dasar informasi yang mereka yakini.
“Ketika ditanya vaksin mana yang dianggap haram, sebenarnya mereka juga tidak tahu. Persepsi itu muncul karena informasi yang keliru,” ungkapnya.
Tak hanya itu, penelitian juga menemukan sebagian orang tua khawatir jika anak harus menerima lebih dari satu suntikan dalam satu kunjungan. Kekhawatiran tersebut membuat mereka memilih menghentikan imunisasi ketika jadwal pemberian vaksin sudah terlambat.
Fuady menilai temuan tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan edukasi yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga masyarakat agar informasi yang diterima orang tua lebih akurat dan kepercayaan terhadap imunisasi kembali meningkat. (*)
