TIGARAKSA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tengah bersiap menyambut program strategis nasional dari pemerintah pusat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Tangerang mengusulkan lima desa pesisir untuk disulap menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.
Program direktif Presiden ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tujuannya adalah mendongkrak kesejahteraan dan produktivitas para nelayan lokal melalui pembangunan infrastruktur modern.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandi menjelaskan, wilayahnya mendapatkan prioritas tinggi untuk mengakses program sarana dan prasarana (sapras) bagi nelayan tangkap maupun budidaya ini.
”Tentunya kita Pemerintah Kabupaten Tangerang senang sekali dengan program tersebut karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan kita,” ujarnya saat diwawancarai bantenekspres.co.id, Rabu, 17 Juni 2026.
Pemkab Tangerang telah mengajukan lima lokasi strategis agar bisa diakomodasi oleh pemerintah pusat meliputi, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk (Prioritas Utama). Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk. Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji. Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga.
Untuk mendukung usaha nelayan, di lokasi terpilih nantinya akan dibangun infrastruktur vital seperti dermaga tempat tambat perahu, SPBU khusus BBM nelayan, hingga pabrik es.
Saat ini, program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Tangerang sedang memasuki tahapan survei lapangan dan analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim KKP dan Kemenko Infrastruktur.
Pemkab Tangerang turut mendampingi proses ini dengan harapan kelima desa yang diusulkan dapat lolos verifikasi.
”Harapan sih lolos semua. Tapi kalaupun baru dua atau tiga, tentunya tidak masalah, nanti bisa dilanjutkan di tahun berikutnya,” jelas Kepala Bappeda.
Jika hasil survei berjalan lancar, pemerintah pusat menargetkan proses tender proyek dapat dimulai pada tahun ini juga.
Targetnya, pada akhir tahun, sarana dan prasarana pendukung tersebut sudah selesai dibangun dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat nelayan.
Meskipun Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas yang didanai utama oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemkab Tangerang memastikan akan ada kolaborasi anggaran.
Pemerintah daerah siap mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memenuhi kebutuhan fasilitas lain yang belum ter-cover oleh pusat.
”Dari sisi pembiayaan sih harusnya ini bisa hybrid. Pusat masuk, pemda masuk, dari CSR juga masuk, sehingga sapras yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan ini lebih optimal,” pungkas Kepala Bappeda. (*)
Reporter: Zakky Adnan
