SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten, Andra Soni, mengaku berkomitmen untuknterus meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten. Langkah ini merupakan wujud nyata sesuai dengan visi Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi.
Hal ini diungkapkan Gubernur Banten, Andra Soni dalam menghadiri Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas KPK, di Gedung Lembaga Administrasi Negara Jl Veteran No.10, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.
Dalam kesempatan ini Pemprov Banten meraih penghargaan yang masuk dalam 12 lembaga yang dinilai berhasil dalam piloting atau percontohan E-Learning ASN Berintegritas KPK RI.
“Pemprov Banten dinilai berhasil dalam piloting E-Learning ASN Berintegritas KPK,” kata Andra.
Ia menjelaskan, sebanyak 1.363 ASN Pemprov Banten telah mengikuti E-Learning ASN Berintegritas, dari target awal hanya 1.000 ASN. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Pemprov Banten berkomitmen untuk menjaga integritas, seperti yang terus digaungkan sejak Andra menjabat sebagai Gubernur Banten.
“Kemudian saya targetkan seluruh ASN Pemprov Banten untuk mengikuti E-Learning ASN Berintegritas,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa peluncuran E-Learning ASN Berintegritas diikuti oleh ribuan ASN. Langkah ini merupakan momentum untuk terus meningkatkan integritas seluruh ASN yang ada di Indonesia.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” katanya.
Ia memaparkan, dalam integritas terdapat kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang efektif dan efisien. Saat ini masyarakat mempersepsikan negara melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari.
“Ada 6,7 juta lebih ASN, mereka harus hadir di kantor pelayanan, ruang kelas pembentuk masa depan bangsa, puskesmas dan rumah sakit, serta perencanaan kebijakan dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardhiana, E Learning ASN Berintegritas merupakan wujud nyata komitmen KPK dalam mendorong transformasi pendidikan antikorupsi yang adaptif dan normatif.
“Program ini untuk memperkuat kapasitas integritas asn secara luas,” tuturnya.
E-learning inj membekali ASN untuk mengenali dan menghindari korupsi, pengambilan keputusan etis, serta nilai – nilai antikorupsi. Sebanyak 12 lembaga telah menjadi piloting/ percontohan. Yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Bandung, dan Pemkot Yogyakarta.
“Hari ini adalah peluncuran secara nasional,” ungkapnya.
Roh program e-learning adalah teknologi sebagai alat membangun karakter dan budaya integritas ASN, menanamkan nilai membentuk karakter dan memperkuat budaya antikorupsi, sebagai gerakan nasional.
“Jadikan berintegritas sebagai gaya hidup atau budaya untuk Indonesia lebih baik, khususnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Rini Widyantini, mengatakan kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu hari ataupun oleh satu kebijakan, melainkan kepercayaan publik tumbuh dari ribuan pelayanan dan kebijakan. Adapun integritas adalah kapasitas yang harus dilatih dan dilaksanakan secara konsisten.
“Integritas ASN tidak bisa dibangun secara instan sehingga harus sering dilakukan pelatihan. Hari Kita tidak meluncurkan platform atau beban digital baru, tapi peletakan fondasi moral birokrasi,” katanya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
