TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tangerang mengkritisi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang dinilai semakin bergeser dari esensi perjuangan buruh.
Organisasi tersebut menilai peringatan tahunan itu kerap didominasi kegiatan seremonial dibandingkan pembahasan isu ketenagakerjaan yang substantif.
Wakil Ketua II PMII Kabupaten Tangerang Alif Asmawiyah mengatakan, bahwa berbagai kegiatan seperti hiburan dan agenda simbolik lainnya tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam momentum May Day.
Menurutnya, peringatan tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap kondisi buruh, khususnya di Kabupaten Tangerang.
“May Day seharusnya menjadi momen refleksi untuk melihat sejauh mana hak-hak buruh terpenuhi, bukan sekadar kegiatan seremonial,” katanya, Minggu 26 April 2026.
Aktivis mahasiswa menilai masih banyak persoalan ketenagakerjaan yang belum tertangani secara optimal. Di antaranya praktik kerja kontrak yang dinilai merugikan pekerja, kesenjangan upah, lemahnya pengawasan, hingga perlindungan terhadap buruh informal yang dinilai masih minim.
Selain itu, pendekatan pemerintah daerah yang dinilai lebih menitikberatkan pada bantuan sosial seperti pembagian sembako dan bazar murah juga mendapat sorotan.
PMII menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan karena bersifat jangka pendek dan tidak berorientasi pada pemenuhan hak pekerja.
Menurut Alif, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan buruh serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
“Peringatan May Day harus menjadi ruang dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Tanpa keterlibatan aktif buruh, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dalam pernyataannya, PMII Kabupaten Tangerang juga mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pendekatan dalam peringatan May Day ke arah yang lebih substantif.
Di antaranya dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, mendorong kebijakan pengupahan yang layak, serta menyusun kebijakan berbasis data dan kondisi riil pekerja.
PMII menegaskan, tanpa adanya keberpihakan nyata terhadap buruh, peringatan May Day berisiko kehilangan makna sebagai simbol perjuangan kelas pekerja.
“Pemerintah daerah harus hadir dalam melindungi buruh. Jika hanya diisi kegiatan seremonial, maka esensi perjuangan pekerja menjadi terabaikan,” katanya.(*)
