TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Tangerang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin mengatakan, masih banyak persoalan mendasar yang perlu ditangani secara serius oleh Pemkab Tangerang. Mulai dari sektor infrastruktur hingga masalah kesehatan.
“Secara umum, kita mengapresiasi capaian indikator pembangunan seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan menurunnya angka pengangguran. Namun, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara serius,” ujar Astayudin saat memaparkan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Kamis 23 April 2026.
Salah satu sorotan utama DPRD Kabupaten Tangerang adalah belum meratanya kualitas dan akses pelayanan publik di berbagai wilayah. Astayudin menilai, ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, persoalan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, juga menjadi perhatian serius. Ia menilai sistem pengelolaan yang ada saat ini belum optimal, sehingga membutuhkan inovasi dan penguatan kebijakan agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sektor infrastruktur, masalah klasik seperti kerusakan jalan dan banjir masih menjadi keluhan masyarakat. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan memastikan kualitas infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah juga menjadi catatan penting. DPRD menilai masih terdapat ruang perbaikan, termasuk dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan kendaraan listrik.
Di sisi lain, tantangan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan juga belum sepenuhnya teratasi. Astayudin menekankan perlunya program yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program harus lebih tepat sasaran, tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.
Permasalahan lain yang turut disorot adalah pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang masih menemui kendala di lapangan. DPRD meminta adanya perbaikan sistem agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Penguatan pengawasan internal serta peningkatan disiplin dan profesionalitas aparatur juga menjadi bagian penting dalam rekomendasi DPRD. Hal ini dinilai sebagai kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Melalui rekomendasi ini, DPRD berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan acuan strategis dalam menyusun kebijakan ke depan.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk komitmen DPRD untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Tangerang berjalan lebih baik, merata, dan berkelanjutan,” pungkas Astayudin. (*)
