TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai dapat menjadi langkah efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi.
Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Muljadi menilai, kebijakan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM secara signifikan jika diterapkan secara konsisten.
Menurutnya, kebijakan WFH yang diberlakukan pemerintah merupakan strategi untuk menjaga stabilitas harga BBM tanpa harus menaikkan harga yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah, kata dia, memilih menekan konsumsi dibanding menaikkan harga bahan bakar.
“WFH ini merupakan strategi pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM. Jadi bukan menaikkan harga, tetapi mengurangi konsumsi. Kalau mobilitas ASN berkurang, otomatis penggunaan BBM juga turun,” ujarnya saat diwawancarai Banten Ekspres, Minggu 12 April 2026.
Ia memperkirakan, jika kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan melibatkan berbagai sektor, penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 30 persen secara nasional.
“Kalau efektif, bisa sampai 30 persen. Ini cukup besar dampaknya. Apalagi kalau sektor swasta dan pendidikan juga ikut menerapkan sistem hybrid atau WFH,” katanya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan yang mulai menerapkan sistem perkuliahan hybrid sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Dengan jumlah mahasiswa yang besar, pengurangan mobilitas harian dinilai mampu menghemat konsumsi BBM secara signifikan.
“Misalnya satu kampus memiliki 12 ribu mahasiswa. Kalau 4 ribu saja tidak datang setiap hari, itu sudah mengurangi ribuan liter BBM. Itu baru satu kampus, belum kampus lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan WFH tetap harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Terutama jika WFH diberlakukan menjelang akhir pekan yang berpotensi menimbulkan long weekend.
“WFH tetap bisa efektif, asalkan pelayanan publik yang langsung ke masyarakat tetap berjalan. Jadi harus ada pengaturan dan pengawasan,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mulai mempercepat transformasi penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, kebijakan WFH merupakan langkah awal yang dapat diikuti dengan strategi energi berkelanjutan.
“Ke depan, kendaraan listrik juga perlu didorong. Ini bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan polusi,” katanya. (*)
