Dewan Minta Pemkab Fokus Selesaikan Tujuh Indikator Kawasan Kumuh

Dewan Minta Pemkab Fokus Selesaikan Tujuh Indikator Kawasan Kumuh
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin. Foto Gerindra Kabupaten Serang/Bantenekspres.co.id

SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin meminta, Pemkab Serang untuk fokus selesaikan kawasan kumuh pada tujuh indikator penuntasannya.

Pasalnya, akan percuma apabila penyelesaiannya hanya dilakukan pada satu, dua hingga indikator saja pada suatu wilayah, akan tetap dikategorikan sebagai kawasan kumuh.

Bacaan Lainnya

“Misalnya satu desa ada tujuh indikator kawasan kumuh, cukup fokus aja satu desa ini selesaikan semua indikatornya, jangan hanya satu selesai lalu pindah ke desa lain. Jika seperti itu, tentunya akan percuma, desa akan tetap disebut kawasan kumuh karena tidak semua diselesaikan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa hari lalu, Minggu 16 November 2025.

Muhibbin mengatakan, tujuh indikator kawasan kumuh yaitu, kondisi bangunan apakah masih ada yang tidak layak huni atau tidak, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Apabila semua indikator ini terselesaikan, suatu wilayah sepenuhnya akan lepas dari kategori kawasan kumuh.

“Saya meminta Pemkab Serang, dalam konteks penanganan kawasan kumuh fokus satu wilayah, namun harus ditangani kekumuhannya sampai 100 persen. Jangan sampai hanya menggraduasi kekumuhan, katakanlah dari tujuh indikator yang ditangani hanya dua indikator, lalu pindah ke wilayah lain jangan seperti ini,” ujarnya.

Muhibbin memahami, kondisi anggaran Pemkab Serang sedang tidak stabil, namun jangan menjadi patokan tidak bisa menyelesaikan tujuh indikator kawasan kumuhnya.

Pemkab Serang bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat, yang tentunya harus menyiapkan beberapa persyaratannya seperti, menyediakan data konkret kawasan kumuh, membuat DED, dan lainnya.

“Saya paham menangani kawasan kumuh butuh anggaran yang besar, namun jangan jadikan patokan kalau anggaran kecil tidak bisa tuntaskan semua indikatornya. Pemkab bisa minta bantuan ke pemerintah pusat, diusahakan terlebih dahulu semoga bisa dibantu penyelesaian kawasan kumuh di Kabupaten Serang,” terangnya. (*)

Pos terkait