SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menghadiri diskusi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten di Karangantu, Kota Serang, Selasa 23 September 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi, dan pimpinan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3), dan Ciliwung Cisadane (BBWSC2).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, berdasarkan hasil diskusi, banyak permasalahan yang disampaikan oleh HNSI. Seperti adanya pendangkalan di semua tempat pendaratan iklan yang ada di Banten, sulitnya mendapatkan BBM subsidi, akses kesehatan lewat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hingga soal kesejahteraan nelayan.
“Kita langsung diskusi bersama nelayan, banyak permasalahan yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Maka dari itu, hasil penyampaian nelayan tersebut akan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Mohon doanya diskusi ini akan ditindaklanjuti secara konfrehensif yang ujungnya untuk kesejahteraan nelayan, termasuk Binuangeun terkait pengelolaan pelabuhan perikanan dan sebagainya,” ujarnya.
Andra Soni menuturkan, dalam langkah awal pihaknya telah berkoordinasi dengan BBWSC3 yang akan melakukan normalisasi atau pengerukan pada 2026 terhadap pendangkalan yang terjadi di muara Cibanten.
“BBWSC3 sudah menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menormalisasi salah satunya di muara Cibanten atau pelabuhan Karangantu. Termasuk juga di wilayah Tangerang di Cituis akan dilakukan oleh BBWSC2,” ungkapnya.
Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani mengucapkan terima kasih karena telah menepati janjinya untuk berdiskusi bersama nelayan. Diskusi ini akan dilanjutkan di wilayah Selatan yakni Kabupaten Serang, dan Pandeglang, serta di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Kami bersyukur pak Gubernur sudah gercep untuk menindaklanjuti kepada instansi-instansi yang berkaitan, sehingga tidak ada lagi kata menunggu,” tuturnya.
Lewat diskusi ia berharap, ada kemudahan dalam aturan dan regulasi, yang selama ini sering menjadi kendala. Kemudian pemerintah dapat membantu memperluas area penangkapan ikan melalui kebijakan yang mendukung, sehingga nelayan tidak perlu terbatas pada wilayah tertentu.
Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kelangsungan profesi nelayan agar tidak punah. Dengan adanya dukungan tersebut, nelayan Banten bisa terus berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Mereka yakin, dengan bantuan dari pemerintah, masa depan nelayan akan lebih cerah dan produktif.
“Dengan aturan yang dimudahkan kemudian area penangkapannya juga bisa dibantu oleh kebijakan bisa diperluas, sehingga nelayan-nelayan kami tidak punah dan tetap ada untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” paparnya. (*)
