SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum meminta, Pemkab Serang dapat memilah penerima insentif dari guru SMP swasta.
Jangan sampai disamakan, dengan guru SMP swasta yang sekolahnya sudah bertaraf Nasional, bangunannya megah dan mewah, serta muridnya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke atas.
Hal itu dilakukan, supaya anggaran yang akan dikeluarkan untuk insentif dapat tepat sasaran yang diberikan kepada guru SMP swasta, yang muridnya dari kalangan masyarakat menengah kebawah.
“Jangan samakan guru SMP swasta, yang sekolahnya biasa-biasa saja dengan sekolah yang bertaraf Nasional, megah dan mewah, yang memang muridnya dari kalangan menengah ke atas. Sehingga, Pemkab Serang harus memilah data-datanya biar tepat sasaran insentif yang akan dianggarkan ini,” katanya, Selasa 2 September 2025.
Meskipun kedudukan guru itu sama, kata Bahrul Ulum, namun secara pendapatannya tentu sangat berbeda antara sekolah yang mewah dengan sekolah yang biasa-biasa saja.
Sehingga, Pemkab Serang harus memilah serta menghitung dengan cermat, berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk insentif guru SMP swasta.
“Supaya pada saat pembahasan RAPBD murni 2026 Badan Anggaran ini, sudah mengetahui alokasi anggaran yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya. Memang boleh dikatakan ada kecemburuan, namun saya rasa sekolah swasta yang di kampung muridnya dari kalangan menengah ke bawah rasanya lebih pantas diberi perhatian lebih,” ujarnya.
Dikatakan Bahrul Ulum, pemberian insentif untuk guru SMP swasta ini akan dibahas terlebih dahulu, yang kemungkinan bakal dianggarkan di tahun depan.
Menjadi tugas Dindikbud Kabupaten Serang untuk menghitung jumlah guru SMP swasta yang benar membutuhkan, dan BPKAD Kabupaten Serang menghitung kebutuhan besaran anggaran yang disesuaikan dengan APBD Kabupaten Serang.
“Apa yang kita alokasikan ini, dapat menemui penerima yang tepat sasaran sesuai dengan harapan forum guru SMP swasta. Harus dipetakan, secara akurat dan harus menghitung secara tepat kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam konteks APBD 2026,” ucapnya. (*)
Reporter : Agung Gumelar
