Dalam waktu dekat, ia juga akan mengagendakan kembali hearing bersama kepala BPN Lebak juga kepala desa setempat agar masyarakat menemukan kejelasan haknya. “Insya Allah kita undang kembali kepala BPN nya harus menyempatkan waktu, termasuk kepala desa setempat,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengaku akan mendirikan posko pengaduan untuk masyarakat yang terdampak waduk Karian.
Tujuannya semata mata menjaring aspirasi mereka yang tidak berani bersuara. “Kita buka posko pengaduan karena banyak sekali informasi yang berseliweran mengenai teknis pembayaran hak kepada masyarakat. Hal ini perlu kejelasan sehingga pihak – pihak terkait akan kita undang,” tandasnya.
BACA JUGA: Tuntutan Tak Direalisasikan, Warga Jayamanik Segel Kantor PTPN lV
Ahmad, Salah seorang perwakilan warga mengaku, ia bersama warga yang belum menerima pembayaran sudah melakukan upaya mencari keadilan kesan kemari. Namun, semuanya tidak ada kejelasan.
