Ia menjelaskan, Dindikbud Banten mendapat porsi anggaran paling besar pada APBD 2025. Hal itu dianggap wajar lantaran banyak program yang harus dijalankan. Mulai dari belanja pegawai yang ada di internal OPD nya termasuk dengan guru-guru yang ada di wilayah Provinsi Banten. “Ada 265 sekolah SMK, selain gaji mereka juga dapat tunjangan kinerja (tukin), itu yang menyebabkan besar,” jelasnya.
Tak hanya itu, anggaran besar lainnya juga terdapat anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri, maupun swasta.
“Ketiga ada anggaran penyelenggaraan peserta didik yang dulu digunakan untuk membayar guru honor di sekolah negeri, yang besok mungkin akan diangkat menjadi PPPK itu, dan sekarang ditambah MBG dan sekolah gratis,” paparnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
