“Sementara terendah ada pada treatment air, sampah dan daur ulang sebesar 0,13 persen,” ujarnya.
DPRD Banten menyoroti tingginya angka pengangguran di Banten. Dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2023, DPRD Banten memberikan catatan terhadap upaya penanganan pengangguran dan kemiskinan di Banten.
Upaya penangangan kemiskinan di Provinsi Banten di tahun 2023 secara statistik belum secara signifikan berdampak terlihat pada target program TA 2023. Semestinya di angka 6,10 dan hanya bisa terealisasi di angka 6,17. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa fokus dan program berdampak pada penanganan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan perlu menjadi perhatian serius di tahun ini dan berikutnya.
“Sebelum masa Covid-19 angka kemiskinan di Provinsi Banten berada di angka kisaran 5 persen bahkan di September 2019 berada diangka 4,94,” tulis laporan pansus.
