Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten (Kanwil DJP Banten) mencatat sepanjang 2023 penerimaan pajak di Provinsi Banten telah mencapai Rp70,87 triliun atau 103,78 persen dari target penerimaan. Penerimaan Kanwil DJP Banten tumbuh 6,45 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mencatat, terdapat 17 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang hidup dipasung. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor, salah satunya yakni keluarganya enggan mengurus salah satu keluarga yang ODGJ.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menyebut bahwa banyak perusahaan yang tidak melaporkan kecelakaan kerja pada 2023. Sehingga Disnakertrans sulit untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.
Sejumlah wilayah Provinsi Banten saat ini menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem, berupa peningkatan curah hujan. Hal tersebut sesuai hasil monitoring perkembangan kondisi cuaca dan iklim oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah II.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengalami kesulitan dalam mendistribusikan logistik Pemilu 2024 untuk 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Banten. Ke-65 TPS tersebut tersebar di tiga kabupaten yaitu Lebak, Pandeglang, dan Serang.
Beras menjadi masalah. Menjadi penyumbang inflasi yang membuat Banten masuk dalam 10 besar daerah dengan inflasi tinggi di Indonesia. Masalah baru muncul. Banten sebagai salah satu lumbung beras nasional, justru kekurangan stok beras hingga Februari.
Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Provinsi Banten menargetkan setidaknya ada 400 koperasi yang sudah bankable atau memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Banten, akan kembali menggencarkan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten.
Pemerintah pusat menargetkan realisasi capaian investasi di Banten mencapai angka Rp97 triliun. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2023, sebesar Rp83 triliun.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mencatat, hingga saat ini masih terdapat 333 dari 1.085 bidang aset belum bersertifikat milik Pemprov Banten. Aset tersebut ditargetkan akan tersertifikasi 100 persen pada 2025 mendatang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
